Jakarta, poskota.online- Sejumlah massa aksi yang merupakan perwakilan lembaga HMI, PERMAHI, GMM, GPMI dan LIMANUSA mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyampaikan orasi pada Rabu, 30 Agustus 2023.
Dalam orasi yang disampaikan massa aksi mendesak KPK RI untuk mengusut tuntas mengenai dugaan penyelahgunaan Anggaran Pendapatan Blanja Darah (APBD) Tahun 2022 dan 2023 yang dilakukan oleh Plh. Gubernur Papua Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, S.E., M.M.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alberth Yoku anggota BP3OKP perwakilan Provinsi Papua memberikan tanggapan mengenai tuntutan yang sedang disampaikan, dalam keterangan pers release Alberth Yoku berpendapat bahwa Presiden juga harus memberikan perhatian khusus dan KPK menjalankan tugasnya untuk memeriksa dugaan-dugaan kasus korupsi yang ada di Provinsi Papua.
Kemudian, Alberth Yoku juga berharap kepada MENDAGRI untuk melakukan evaluasi kepada pejabat-pejabat di Provinsi Papua, terlebih untuk PLH. Gubernur Papua Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, S.E., M.M.
Lebih lanjut, Alberth Yoku menamakan “kepada seluruh elemen agar bersama-sama membersihkan Papua dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, dan juga akan selesainya masa periode jabatan Gubernur Papua, maka harus dipilih Pj. Gubernur oleh Mendagri orang yang bersih dan netral dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme” ungkap Alberth Yoku. 
Selain itu, Don Syahril selaku koordinator aksi menyampaikan. Bahwa kita memiliki temuan informasi sekaligus dugaan yang harus diusut tuntas terkait penyalahgunaan penggunaan anggaran sebanyak 1,5 Triliun pada APBD T.A 2022 yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Bahkan Plh. Gubernur Papua Dr. Ridwan Rumasukun sudah diperiksa berkali-kali oleh KPK sebagai saksi.
Namun hingga hari ini yang bersangkutan dianggap tidak terlibat sehingga tidak ditetapkan sebagai tersangka. Padahal yang bersangkutan sebagai mantan kepala BPKAD Provinsi Papua, Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua.
“Bahwa hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi kami, karena Papua merupakan salah satu Provinsi yang diberikan otonomi/anggaran khusus dan bahkan juga diberikan perhatian khusus oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. joko Widodo yang mana anggaran tersebut seharusnya dipergunakan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat Papua bukan untuk pribadi atau golongan tertentu.” Pungkasnya.
