Poskota.online – Konsolidasi demokrasi di banyak negara demokrasi modern masih mengalami pasang surut. Transisi demokrasi seringkali menimbulkan korban jiwa dan konflik berkepanjangan, terutama di negara-negara Islam.
Kita bersyukur hal itu tidak berlaku bagi Indonesia dan Tunisia. Reformasi Indonesia 1998 dan revolusi Tunisia 2011 telah membuka ruang demokratisasi pada kedua negara.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin saat menerima kunjungan utusan salah satu Partai Politik terbesar Tunisia “Nahdhoh”, Mr. Moadh Kheriji di Gedung Nusantara 3 Senayan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah Indonesia dan Tunisia telah sama-sama menjadi negara demokrasi yang terus mengalami perberkembangan yang berarti. Kami sangat tersanjung, hari ini kami dikunjungi oleh seorang tokoh politik dari partai terbesar dalam parlemen Tunisia, Partai An Nahdhoh”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (08/11).
Sultan mengatakan pihaknya bersepakat untuk meningkatkan penguatan
Hubungan kerjasama bilateral dan Parlemen kedua negara.
“Kami dapat memahami bahwa konsolidasi demokrasi Tunisia sedang diuji pasca Parlemen dibubarkan melalui dekrit presiden Kais Saied pada 2021 lalu. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena lembaga Parlemen adalah ruh daripada demokrasi”, tegas Senator asal Bengkulu itu.
Sultan yang didampingi oleh Senator Abdul Hakim asal Lampung dan Senator Happy Djarot asal Jakarta itu mengatakan, pihaknya bersama Mr. Moadh Kheriji berkomitmen untuk mengembangkan demokrasi di negara-negara muslim. Karena Islam adalah negara yang demokratis.
“Kami dan Mr. Moadh Kheriji memiliki pemahaman yang sama bahwa budaya demokrasi menjadi faktor yang paling menentukan dalam membangun demokrasi, tentunya dengan terus berupaya peningkatan kualitas SDM Bangsa. Pada titik ini peran pemuda menjadi sangat penting”, tegasnya.
Keberhasilan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dalam membangun demokrasi, kata Sultan, mendapatkan perhatian dari banyak negara. Khususnya negara-negara Islam.
“Oleh karenanya, kira wajib menjaga momentum perkembangan demokrasi Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Demokrasi harus memiliki dampak kesejahteraan kepada seluruh masyarakat”, tutupnya.(*)
