poskota.online – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti beserta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PU menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (12/2/2024). Komisi V DPR RI menyetujui efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN TA 2025 Kementerian PU sebesar Rp29,57 triliun sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan tertanggal 24 Januari 2025.
Menteri Dody mengatakan meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran belanja Kementerian PU, pembangunan infrastruktur terus berlanjut salah satunya peningkatan infrastruktur konektivitas menjelang Mudik Lebaran 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Walaupun anggarannya masih dalam peninjauan, tetapi misalnya Januari ini jalan juga masih kita perbaiki, kemarin waktu jembatan putus di Pekalongan juga kita kerjakan,” kata Menteri Dody.
Target pembangunan infrastruktur Bidang PU setelah efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga untuk Sumber Daya Air sebesar Rp10,70 triliun, Jalan dan Jembatan Rp12,48 triliun, Cipta Karya Rp3,78 triliun, dan Prasarana Strategis sebesar Rp1,16 triliun.
Kegiatan prioritas Kementerian PU pada TA 2025 untuk bidang Sumber Daya Air antara lain untuk pembangunan Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan serta pembangunan 450 hektare Daerah Irigasi dan rehabilitasi 16.000 jaringan irigasi.
Selanjutnya bidang jalan dan jembatan dengan kegiatan prioritas seperti pembangunan jalan nasional sepanjang 63 km dan peningkatan kapasitas/preservasi jalan sepanjang 342 km. Selain itu juga pembangunan/duplikasi jembatan sepanjang 1.039 meter dan pembangunan flyover/underpass 242 meter antara lain Underpass Bitung di Provinsi Banten.
Kemudian Bidang Cipta Karya antara lain digunakan untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 750 liter/detik, pengelolaan air limbah mencakup 2.000 KK dan pengelolaan persampahan dengan target 700 KK.
Kegiatan prioritas lain adalah pembangunan Prasarana Strategis meliputi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Madrasah sebanyak 85 unit, rehab/renov Perguruan Tinggi 11 unit, rehab/renov 4 pasar, pembangunan 2 unit prasarana olahraga, dan 4 unit prasarana lainnya (Puskesmas).
Dalam kesimpulan rapat, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan terkait kebijakan efisiensi anggaran, Komisi V DPR RI meminta Mitra kerja untuk tetap memprioritaskan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, konektivitas antar wilayah, dan mempertahankan performa infrastruktur konektivitas yang telah terbangun.
“Termasuk menjamin keberlanjutan kegiatan yang telah selesai proses lelang/tender, utamanya kegiatan infrastruktur yang mendesak dan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian,” kata Lasarus.
Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI turut dihadiri, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo, dan Kepala BMKG DwikoritaKarnawati. (*)
