Pantura Indramayu, poskota.online – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum menggelar kegiatan Sosialisasi Mekanisme Desk Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025 Tahap II.
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Citarum, Lantai 1, Kantor BBWS Citarum, Jalan Inspeksi Durian STA 5600, Soekarno-Hatta, Bandung pada Senin (2/6/2025).
Sosialisasi dipimpin oleh Kepala BBWS Citarum, Mochammad Dian Al Ma’ruf, dan dihadiri oleh sejumlah pemimpin daerah, di antaranya Wakil Bupati Bandung Barat, Wakil Bupati Sumedang, dan Wakil Bupati Indramayu serta para kepala dinas terkait dari kabupaten yang bersangkutan.
Dalam sambutannya, Kepala BBWS Citarum menyampaikan, kegiatan ini merupakan tahap lanjutan dari tahap I yang sebelumnya telah dilaksanakan untuk 14 provinsi dalam program fisik yang dilaksanakan dari Mei hingga November 2025.
”Fokus kita saat ini adalah tahapan perencanaan, yang masih menunggu penetapan resmi dari Bappenas. Kriteria utama yang menjadi prioritas adalah swasembada pangan dan ketahanan pangan. Pertemuan ini sangat penting untuk kita lakukan, dan kami sangat mengapresiasi kehadiran semua pihak,” ujar Dian.
Dian juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, sebagai persiapan menuju pelaksanaan fisik program pada tahun 2026.
Dari Tim Verifikasi Pusat BBWS Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Rahmat menjelaskan, setelah proses konstruksi selesai, aset akan diserahkan kembali kepada pemerintah daerah masing-masing untuk dilakukan pemeliharaan secara mandiri.
Sejumlah aspek penting yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program antara lain kesiapan infrastruktur irigasi, ketersediaan air dan lahan, kesiapan petani, serta kondisi kerawanan banjir di wilayah yang menjadi sasaran program.
Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, dalam pernyataannya menyampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada Kabupaten Indramayu untuk turut serta dalam kegiatan ini.
”Air merupakan kebutuhan mendasar. Kami berharap melalui sosialisasi ini, pemerintah makin dekat dengan masyarakat. Mengatur air terlihat mudah, namun pelaksanaannya sangat kompleks. Kami sangat berharap agar program ini mendapatkan perhatian khusus demi keberhasilan swasembada pangan,” katanya.
Wabup juga menambahkan, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, sistem pengairan yang baik sangat penting bagi masyarakat Indramayu, terutama bagi petani yang kerap menghadapi permasalahan seperti kekurangan air, pupuk, dan gabah.
Sementara itu, Susan dari Tim Verifikasi Pusat menyampaikan, berdasarkan usulan terakhir dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ke Bappenas, terdapat 13 kabupaten/kota yang telah masuk ke dalam daftar lokasi prioritas, termasuk Kabupaten Indramayu.
”Tahun 2025 menjadi tahun penting dalam pengusulan kegiatan yang direncanakan untuk pelaksanaan tahun 2026,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjalin koordinasi, terutama antara BBWS, pemerintah daerah, dan kementerian teknis terkait. Evaluasi dan penyusunan ulang usulan kegiatan akan terus dilakukan demi memastikan keberhasilan pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2025 dalam mendukung program ketahanan pangan Nasional. (X.jeng)
