poskota.online – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana untuk mempercepat realisasi pembangunan dapur penyedia pangan gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan ini menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada Maret lalu, sekaligus menjajaki bentuk dukungan baru yang dapat diberikan Kementerian PU terhadap pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Program MBG merupakan salah satu agenda utama Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Kementerian PU memegang peran penting dalam mendukung program ini melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti dapur SPPG yang akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Menteri PU menegaskan komitmen untuk mendukung konstruksi, panduan teknis, serta standarisasi bangunan dalam pembangunan dapur SPPG.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pembangunan dapur MBG adalah tanggung jawab bersama. Kementerian PU siap hadir dari sisi infrastruktur agar program ini bisa berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia.”, ujar Menteri Dody.
Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan bahwa infrastruktur yang solid merupakan kunci keberhasilan distribusi makanan bergizi kepada pelajar.
“Rencananya pengelolaan dapur MBG dilakukan dengan skema swakelola,” ujar Dadan. “Saat ini kami akan pertajam di lokasi-lokasi 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar),” tambahnya.
Dukungan Kementerian PU terhadap pembangunan dapur MBG juga sejalan dengan visi PU 608, yaitu menurunkan ICOR di bawah 6, menekan kemiskinan hingga 0 persen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Pembangunan dapur MBG berpotensi membuka lapangan kerja di tingkat lokal, memperkuat rantai pasok bahan pangan, serta memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
Kementerian PU dan BGN ke depan berencana membentuk tim koordinasi teknis guna menyusun langkah konkret menuju implementasi penuh, dengan target pembangunan 2.200 dapur SPPG yang akan siap digunakan di tahun 2025. (*)
