Pemalang, poskota.online – Spontan saja Pendopo Kabupaten Pemalang dijaga ketat ratusan personil gabungan pada tanggal 4 Agustus 2025 sedari pukul : 08 : 00 WIB .
Ini dikarenakan adanya agenda Ormas PWI LS yang akan mendatangi Bupati Pemalang Anom Widiyantoro .
Hal ini juga menjadi sorotan ratusan pasang mata dari puluhan pedagang dan semua pengguna jalan di lingkungan Pendopo Pemalang .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam memberikan bantuan uang pengobatan senilai Rp 21.647.000 kepada korban bentrokan berdarah antara FPI dan PWI-LS di Pegundan, Petarukan, berujung pada penolakan tegas dari pihak PWI-LS. (Perjuangan Walisongo Indonesia laskar Sabilillah).
Alih-alih dianggap sebagai bentuk kepedulian, bantuan itu dinilai sekadar pencitraan murahan pasca-kerusuhan yang mengguncang daerah.
Ketua PWI-LS Pemalang, Wahyudin, melalui juru bicara Divisi Seni dan Budaya, Andi Rustono, menyerahkan kembali uang tersebut secara simbolis kepada Kasatpol PP, Ahmad Hidayat.
Namun, uang itu ditolak dengan alasan klasik: “tidak ada petunjuk dari Bupati” yang saat itu sedang berada di Jakarta.
Tak menyerah, Andi kemudian meletakkan amplop berisi uang tersebut di Sekretariat Kabupaten Pemalang, sebagai bentuk penegasan bahwa PWI-LS tidak sudi menerima dana yang dianggap penuh kepentingan politik.
“Kami bukan anti-bantuan. Tapi kami tahu kapan kami butuh, dan kali ini kami tidak butuh pencitraan. Kami bisa urus sendiri pengobatan korban,” kata Andi dalam aksi pengembalian uang pada Senin (4/8/2025).
Andi mengecam keras langkah Pemda yang justru lebih dulu menggelar konferensi pers sebelum memberikan bantuan kepada korban.
Ia menilai hal tersebut tidak tulus, dan lebih menunjukkan ambisi mempertahankan citra Bupati di tengah krisis sosial.
“Kenapa harus konferensi pers dulu? Seolah-olah korban hanya figuran untuk sandiwara pencitraan. Padahal korban butuh pertolongan nyata, bukan kamera dan panggung,” ujarnya tajam.
Lebih jauh, Andi mengkritik sikap Bupati Pemalang yang muncul di atas panggung Tabligh Akbar bersama Habib Rizieq. Menurutnya, kehadiran itu menunjukkan keberpihakan yang terang-terangan, dan tidak pantas ditunjukkan oleh seorang kepala daerah.
“Bupati tampil seolah-olah sebagai muhibbin. Maaf, menurut saya itu tindakan bodoh, tidak netral, dan justru memanaskan situasi,” tegas Andi.
PWI-LS Pemalang menyerukan agar Bupati bersikap lebih bijak, netral, dan fokus pada penyelesaian konflik secara adil, bukan malah mempertegas posisi di tengah masyarakat yang sedang terbelah.
“Pemimpin itu seharusnya jadi penengah, bukan ikut jadi pemain dalam drama sektarian,” tutup Andi dengan nada keras.( Ramsus )
