PONTIANAK Poskota Online – Delapan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Provinsi Kalimantan Barat menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Prov. Kalbar, Aloysius. Terdapat Sejumlah catatan disampaikan oleh fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi tersebut menyetujui penetapan Ranperda menjadi Perda, dengan catatan perubahan APBD harus berlandaskan sasaran prioritas pembangunan daerah 2025, memperhatikan kondisi ekonomi global maupun nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran anggota DPR Prov. Kalbar yang telah menyetujui RAPBD perubahan tahun 2025, dalam rangka mendukung jalanya program pembangunan di Kalimantan Barat,” ungkap Ria Norsan saat ditemui usai sidang yang digelar di Ruang Rapat Utama Balairung Sari DPRD Kalbar itu.
Norsan juga mengakui bahwa, anggaran kali ini mengalami defisit dari anggaran sebelumnya. Namun defisit ini dikarenakan adanya berbagai perubahan kebijakan.
“Dan saya kasih tahu dulu bahwa defisit anggaran ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemerintah salah satunya opsen pajak, yang awalnya pemerintah provinsi mendapat 70 persen dan Kab/ Kota 30 persen, akan tetapi sekarang berubah provinsi mendapat 30 persen dan Kab/ Kota mendapatkan 70 persen,” ujarnya.
Tak hanya sampai pada DBH pajak, Ria Norsan juga menjelaskan bahwa penyebab defisit anggaran ini juga dikarenakan pemotongan transfer pusat ke daerah sehingga ini juga menjadi kendala dalam pengelolaan anggaran.
“Termasuk dana Dana Alokasi Khusus (DAK) kemudian ditambah lagi dengan adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Dikstakannya, Pemprov akan terus berupaya dalam rangka meningkatkan hasil pendapatan daerah di berbagai lini sektor agar tidak harus bergantung pada anggaran dibatasi oleh pemerintah pusat.
“Kita optimis dan bahkan kita juga selalu berinovasi dalam meningkatkan hasil pendapatan asli daerah namun tidak harus membebani masyarakat seperti harus menaikkan nilai pajak. Dan salah satu inovasi kita yaitu meluncurkan inovasi GOKATAN di setiap kecamatan sehingga masyarakat bisa membayar pajak hanya cukup di kecamatan dan tidak perlu lagi jauh-jauh ke Samsat,” terangnya.
Orang nomor satu di Kalbar itu juga menyebut, APBD perubahan ini akan memfokuskan pada beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan.
“Dan kita berharap ini bisa kita selesaikan. Jadi fokus dalam APBd perubahan ini nanti akan kita prioritaskan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan di daerah pedalaman,” tandasnya.
Disahkan-nya APBD Perubahan 2025 ini menjadi tonggak penting bagi Provinsi Kalimantan Barat. Dengan fokus pada perbaikan infrastruktur jalan dan sekolah, serta inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani rakyat, Pemerintah Provinsi Kalbar di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus optimis bisa mengatasi tantangan defisit anggaran.
Langkah ini menunjukkan komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan dan memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah pedalaman, terus meningkat.
