Pemalang, Jawa Tengah – Kamis (25/9/2025) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang mengambil langkah serius dalam menekan laju inflasi daerah, khususnya menjelang akhir tahun 2025. Upaya ini diwujudkan dengan mengalokasikan dana khusus melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
Dana tersebut disalurkan dalam bentuk subsidi kebutuhan pokok yang akan dijalankan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Pertanian (Dispertan), serta Dinas Perikanan (Disperik).
Kepala Diskoperindag Pemalang, Fera Djokosusanto, membenarkan adanya alokasi dana tersebut. Ia menyebut, subsidi diwujudkan dalam program pasar murah, di mana sejumlah bahan kebutuhan pokok (bapok) akan dijual dengan harga lebih rendah dari Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Benar, ada alokasi dana untuk pasar murah. Biasanya kita jual dengan harga lebih rendah dibandingkan HET. Beberapa bapok yang jadi sasaran antara lain beras, minyak, dan gula,” jelas Djokosusanto.
Program pasar murah ini dinilai sebagai langkah konkret pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat, sekaligus menekan laju kenaikan harga pangan di pasaran.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemalang, Nur Aji Mugi Hartono, menuturkan bahwa penambahan anggaran dalam APBD Perubahan 2025 sudah sesuai arahan bupati. Anggaran subsidi tersebut diarahkan ke OPD yang berfokus pada penanganan inflasi.
“Seperti Diskoperindag, Dispertan, dan Disperik, menjadi sasaran OPD pelaksana pengendalian inflasi daerah. Harapannya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dengan harga bapok di bawah HET. Semua ini kita laksanakan untuk menekan inflasi,” ungkap Nur Aji.
Dengan adanya kebijakan ini, Pemkab Pemalang berharap masyarakat dapat lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama menghadapi fluktuasi harga di akhir tahun.
Penulis: Rama Susmono (Ramsus)
