Jakarta, 12 November 2025 — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan infrastruktur dasar di seluruh pelosok negeri. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan semua desa di Indonesia akan teraliri listrik dan terhubung jaringan internet dalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat Rapat Evaluasi APBN 2025 hingga November bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu (12/11/2025). Dalam rapat itu, ia melaporkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Kemendes PDT baru mencapai 63,05 persen, sementara Rp288 miliar masih terblokir dan belum dapat digunakan.
“Masih ada sejumlah desa yang belum teraliri listrik. Ini menjadi perhatian serius pemerintah dan sudah dibahas di tingkat Sidang Kabinet,” ujar Yandri di hadapan anggota Komisi V yang dipimpin Ketua Komisi V Lazarus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Yandri, pemerataan akses listrik menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ia optimistis seluruh desa akan menikmati layanan listrik penuh pada periode pemerintahan saat ini.
Selain itu, Kemendes juga berupaya memperluas akses internet desa bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Untuk sementara, program internet desa kami fokuskan ke desa-desa ekspor. Namun, kami juga terbuka untuk kolaborasi dengan anggota Komisi V yang memiliki desa binaan,” jelasnya.
Dalam paparannya, Yandri menegaskan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam pembangunan desa. Ia menilai bahwa pembangunan desa tidak bisa dilakukan secara terpisah antar-kementerian.
“Kita perlu sinergi bersama agar infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan pendidikan benar-benar bisa dirasakan seluruh warga desa,” tegasnya.
Yandri juga mengungkapkan bahwa Kemendes memiliki program “Satu Desa, Satu PAUD” yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) untuk meningkatkan layanan pendidikan usia dini di tingkat desa.
“Masih banyak desa yang belum punya PAUD, padahal pendidikan dasar itu penting. Karena itu kami dorong satu desa satu PAUD,” katanya.
Namun, Yandri mengakui bahwa ketersediaan lahan menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut.
“Lahan minimal yang dibutuhkan sekitar 1.000 meter persegi, dan ini masih menjadi kendala di sejumlah wilayah,” ujarnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid dan jajaran pejabat tinggi madya serta pratama di lingkungan kementerian.
Melalui program elektrifikasi dan digitalisasi desa, Yandri menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing, selaras dengan visi pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto.
