Semarang, Jawa Tengah — 23 November 2025
Wacana penerapan kembali sistem sekolah enam hari di Jawa Tengah menuai banyak perhatian publik. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Tengah, Dr. Muhdi, turut menanggapi rencana yang tengah dikaji Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) tersebut.
Menurut Dr. Muhdi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini masih dalam tahap pembahasan dan belum memutuskan pemberlakuan enam hari sekolah.
“Pemprov berencana mengembalikan kebijakan waktu sekolah menjadi enam hari. Kebijakan ini masih dalam tahap kajian,” jelasnya.
Namun, wacana tersebut langsung mendapat respons keras dari masyarakat. Kolom komentar pada akun Instagram Gubernur Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng dipenuhi penolakan dari warga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi hal itu, Dr. Muhdi menegaskan bahwa PGRI Jawa Tengah berharap tidak ada perubahan dari sistem lima hari sekolah yang telah diterapkan selama ini.
“Kami berharap tidak ada perubahan. Karena plus minusnya lebih banyak lima hari,” ujarnya saat dikonfirmasi sejumlah awak media pada Jumat (21/11/2025).
Ia mengingatkan bahwa saat awal penerapan sekolah lima hari pada tahun ajaran 2017/2018, juga sempat menimbulkan pro dan kontra. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem tersebut berjalan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
Dengan libur dua hari setiap Sabtu dan Minggu, siswa maupun guru memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan diri dan berkumpul bersama keluarga. Menurutnya, hal ini berdampak positif terhadap hubungan antara anak dan orang tua maupun kualitas hidup tenaga pendidik.
Terkait alasan sebagian pihak yang mengaitkan kebutuhan pengawasan siswa dengan wacana sekolah enam hari, Dr. Muhdi menilai pandangan tersebut tidak tepat.
“Kalau alasannya pengawasan, menurut saya itu tidak rasional. Realitanya, justru ribut-ribut yang dilakukan anak terjadi saat jam sekolah, bukan saat libur,” tegasnya.
Hingga kini, PGRI Jawa Tengah masih menunggu kejelasan resmi dari Pemprov Jateng terkait hasil kajian tersebut, sembari berharap kebijakan yang diambil nantinya benar-benar mempertimbangkan kesejahteraan siswa, guru, serta kondisi keluarga.
(Ramsus)
