JAKARTA – Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa arah pembangunan birokrasi Indonesia menuju 2045 adalah membentuk pemerintahan yang berpusat pada kebutuhan manusia, adaptif, transparan, dan berbasis data.
Hal ini disampaikan dalam forum Government at a Glance Southeast Asia 2025. Rini memaparkan bahwa reformasi birokrasi Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan, termasuk transformasi jabatan struktural menjadi fungsional serta penguatan layanan digital tingkat nasional.
Pemerintah juga memperluas akses masyarakat ke layanan terpadu melalui ratusan Mal Pelayanan Publik, yang mempersingkat waktu tunggu dan mengurangi kerumitan administrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini semua adalah pondasi menuju birokrasi yang lebih responsif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujar Rini.
Laporan OECD yang bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) menegaskan bahwa Indonesia perlu terus menjaga konsistensi tata kelola, memperkuat integritas publik, dan meningkatkan literasi digital sebagai langkah menuju birokrasi masa depan yang tangguh dan inklusif.
