PONTIANAK Poskota Online – Upaya menekan angka kemiskinan di Kota Pontianak tidak bisa lagi dijalankan secara parsial dan seremonial. Diperlukan langkah terintegrasi, berbasis data akurat, serta kolaborasi lintas sektor agar tidak ada warga yang tertinggal dari pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, saat memimpin Rapat Koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pontianak Tahun 2025 di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Jumat (19/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahasan menekankan, rakor TKPKD bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan visi, mengonsolidasikan langkah, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Pontianak sebagai kota yang inklusif, berkeadilan, dan sejahtera.
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab moral kita bersama. Negara harus benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bahasan, kemiskinan tidak semata persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan, akses, dan kesempatan hidup.
“Karena itu, penanganannya menuntut kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan tanpa ego sektoral,” tuturnya.
Dalam rakor tersebut, Bahasan mengungkapkan sejumlah tantangan mendasar yang masih dihadapi Kota Pontianak, mulai dari keberadaan penduduk miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi terintegrasi, validitas dan pemutakhiran data, keterbatasan akses layanan dasar, hingga persoalan kemiskinan struktural seperti pengangguran dan rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin.
“Program penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan sosial semata. Kita harus bergerak ke arah transformasi sosial dan ekonomi keluarga miskin,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemkot Pontianak menetapkan sejumlah arah kebijakan yang akan diperkuat ke depan. Di antaranya pembaruan dan integrasi data kemiskinan berbasis kelurahan, RT, dan RW secara berkala. Bahasan meminta para camat dan lurah memimpin langsung proses pemutakhiran data agar intervensi program benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, fokus penghapusan kemiskinan ekstrem juga menjadi prioritas melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial, dan layanan kesehatan, dengan pendekatan penanganan kasus secara khusus bagi keluarga miskin ekstrem.
Di bidang ekonomi, Pemkot Pontianak mendorong transformasi melalui penguatan keterampilan kerja, pelatihan wirausaha, pengembangan UMKM, serta fasilitasi akses permodalan, termasuk melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR, dan dana sosial lainnya.
“Kita tidak ingin warga miskin hanya menerima bantuan, tetapi harus berdaya dan mandiri,” kata Bahasan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi pentahelix, melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta komunitas dan masyarakat sebagai mitra di lapangan. Di sisi lain, tata kelola, monitoring, dan evaluasi program akan diperkuat dengan menitikberatkan pada capaian dampak, bukan sekadar output kegiatan.
Bahasan mengajak seluruh lembaga dan OPD yang terlibat untuk menghilangkan ego sektoral, melahirkan inovasi, serta menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan sosial bersama.
“Kita ingin kehadiran TKPKD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan keputusan yang tepat, kerja sungguh-sungguh, dan kolaborasi semua pihak, saya yakin Pontianak mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan,” pungkasnya.
