Serang,poskota.online – Kanit II Subdit I Ditreskrimsus Polda Banten Kompol Arief Nazaruddin mengikuti Video Conference (Vicon) dalam rangka rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Pendopo Gubernur Banten pada Senin (30/01).
Kegiatan ini diikuti Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Pj Sekda M. Tranggono, Kasiter Korem 064/Maulana Yusuf Kolonel Inf Saut Batara, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Banten Aluwi dan unsur Forkopimda Provinsi Banten.
Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan vicon ini dilaksanakan untuk mengantisipasi dan pengendalian inflasi yang terjadi di daerah. “Kegiatan vicon ini rutin dilaksanakan untuk mendapatkan arahan terkait antisipasi dan pengendalian inflasi di Indonesia,” ucap Dedi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Arief mengungkapkan dalam arahannya Menteri Dalam Negeri mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar dapat mengantisipasi terjadinya inflasi menjelang Ramadhan. “Menteri Dalam Negeri mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar dapat mengaplikasikan kebijakan untuk bisa mengantisipasi dan mengendalikan inflasi di daerahnya menjelang Puasa Ramadhan,” ungkap Arief.
Selanjutnya, Tito dalam arahannya mengungkapkan potensi perkembangan harga pada bulan Januari yang dipengaruhi beberapa aspek. “Potensi inflasi pada akhir tahun terus bertambah karena tren kenaikan naiknya kenaikan konsumsi pada momen menjelang Puasa Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2023,” ujar Arief.
Maka dari itu, Tito meminta seluruh pemerintah daerah dan staleholder terkait dapat bersinergi bersama menghadapi inflasi. “Kepada seluruh kepala daerah dan stakeholder terkait untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi bersama dalam menghadapi dan mengantisipasi inflasi di wilayah masing-masing,” tambah Arief.
Kemudian Tito juga mengungkapkan Kemendagri akan terus memantau situasi inflasi di daerah-daerah. “Kemendagri akan terus memantau situasi inflasi di daerah-daerah agar dapat membuat kebijakan yang tepat dan sesuai dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah,” ucapnya. (Bidhumas).(Red)
