Brebes – Berdasarkan kajian dan rekam jejak penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) ditemukan salah satu faktor utama yang memicu praktik korupsi di Indonesia, yakni tingginya biaya politik.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK-RI, Amir Arif, usai gelar acara diskusi komunitas dalam rangkaian Roadshow Bus KPK jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, yang diselenggarakan di pendopo Brebes, hari ini Sabtu 29 Juni 2024.
Menurut Amir, biaya politik yang tinggi menjadi beban berat bagi para calon pejabat publik, baik di tingkat lokal maupun nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Salah satu faktor pemicu korupsi adalah politik berbiaya tinggi dan politik transaksional. Menjelang pemilu, beberapa calon legislatif atau calon pimpinan daerah mengumpulkan uang secara ilegal untuk membeli suara,” jelasnya
Amir, menyebut, Jual beli suara ini sangat merusak integritas proses demokrasi. “Oleh karena itu, kita (KPK red) bersama-sama dengan masyarakat harus menghentikan suplai dan permintaan dalam praktik jual beli suara ini,” tambahnya
Oleh karena itu, Amir, menekankan Calon legislatif, peserta pemilu, partai politik, dan para kandidat yang terlibat harus sadar bahwa politik uang ini sangat merusak.
“Kami juga meminta masyarakat untuk tidak tergoda atau meminta politik uang karena Praktik ini tidak hanya merusak sistem politik, tetapi juga berdampak negatif, pada akhirnya, praktik jual beli suara ini merugikan semua pihak karena mengurangi kualitas pembangunan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat luas,” ungkap Amir
Acara diskusi komunitas ini dihadiri oleh Berbagai elemen masyarakat, organisasi pelajar, akademisi, LSM-Ormas, dan Insan Pers yang turut memberikan pandangan mereka mengenai korupsi dan berbagai isue lainnya.
Acara diskusi komunitas diakhiri dengan pembacaan dan penandatanganan deklarasi serta komitmen antikorupsi komunitas masyarakat Brebes.
Diketahui, untuk Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes adalah kota pertama yang disinggahi dalam Roadshow Bus KPK “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” untuk tahun ini.
