Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Ranperda APBD 2026
PONTIANAK Poskota Online– Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan apresiasi atas pandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026.
Bahasan menuturkan, berbagai masukan dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD menjadi bahan penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dalam menyempurnakan rancangan APBD tersebut. Ia menegaskan, seluruh pandangan tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta optimalisasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Semua bermuara pada upaya peningkatan PAD, di mana anggaran difokuskan pada hal-hal yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujarnya usai mendengarkan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Penyampaian Ranperda tentang APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (4/11/2025).
Bahasan menjelaskan, arah kebijakan APBD 2026 tetap berorientasi pada pembangunan yang inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan dasar dan aksesibilitas masyarakat. Menurutnya, pemerintah akan terus berupaya memperluas ruang partisipasi publik melalui peningkatan kualitas layanan, termasuk digitalisasi pelayanan.
“Upaya ini diharapkan dapat mempermudah akses dan aktivitas masyarakat, termasuk melalui peningkatan pelayanan berbasis digital. Pelayanan digital bukan untuk mempersulit, melainkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik,” tuturnya.
Ia juga menyebut, beberapa fraksi DPRD menyoroti pentingnya penguatan layanan publik berbasis teknologi serta pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan. Pemkot Pontianak, lanjutnya, akan menindaklanjuti hal tersebut dalam proses pembahasan bersama DPRD.
“Melalui kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, kita berharap rancangan APBD 2026 dapat disepakati dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas,” pungkasnya
