Brebes, Poskota.online – Banjir yang melanda beberapa titik lokasi di kabupaten Brebes dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat setempat.
Hal ini mendapat tanggapan Pamor Wicaksono anggota Komisi Satu DPRD Brebes dari Partai Golkar, menurutnya Pemkab Brebes harus fokus pada upaya penanganan dan pemulihan.
Selain itu, Pamor juga, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap infrastruktur drainase dan sungai di wilayah terdampak guna mencegah terjadinya banjir yang serupa kedepannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakan Pamor Wicaksono, bencana banjir merupakan persoalan yang terjadi sejak tahun 2017 disebabkan tanggul-tanggul sungai pemali terutama di beberapa titik yang melewati lima desa di Dapil 1 yang berada di kecamatan Jatibarang kondisinya sudah landai.
“Tingginya intensitas curah hujan yang hampir sepanjang hari di sejumlah wilayah Selatan Brebes mengakibatkan beberapa titik tanggul sungai pemali yang berada di 5 desa tersebut tidak mampu menampung volume air yang bertambah secara signifikan sehingga air melimpas ke permukiman merendam lahan pertanian warga,” jelasnya
Hal tersebut, menurut politisi muda partai Golkar perlu adanya tindakan dengan dilakukan penebalan dan penguatan tanggul.
Pamor Wicaksono juga menyatakan keprihatinannya terhadap situasi yang dihadapi oleh masyarakat terdampak banjir. Ia mengingatkan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam seperti ini.
“Harus dilakukan penanganan secepatnya di titik-titik langganan banjir oleh pemerintah daerah melaui dinas terkait dan juga dari pihak BBWS pemali juana karena masalah banjir ini hampir tiap tahun terjadi,” tegasnya selepas kegiatan kirab seni budaya di Desa Kedungtukang Jatibarang. Selasa (06/02).
Lebih lanjut menurut Pamor Wicaksono karena terbatasnya anggaran yang dimilik BPBD maka hal ini perlu adanya kolerasi dengan dinas-dinas terkait sebab penanggulangannya membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk itu dibutuhkan anggaran dari provinsi dan pemerintah pusat.
“Sedangkan Anggaran yang dimilik BPBD hanya untuk pencegahan karena BPBD merupakan mitra kami di komisi satu jadi saya tau persis besaran anggarannya,” tuturnya.
Caleg petahana dari Partai Golkar ini juga menekankan perlunya pemantauan yang lebih ketat terhadap kondisi sungai dan saluran air di wilayah tersebut.
Dalam situasi darurat seperti ini, Pamor berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana banjir serta pemulihan pasca-banjir.
“Sebagai wakil rakyat saya siap berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan program penanggulangan bencana, memperjuangkan alokasi anggaran yang memadai, dan mendengarkan aspirasi masyarakat terdampak,” pungkasnya.
Terpisah, Suko warga pedukuhan Bayur desa Bojong menjelaskan Banjir yang disebabkan akibat luapan Sungai Pemali selain mengganggu aktivitas masyarakat, juga telah mengakibatkan belasan hektare lahan pertanian rusak dan terancam gagal panen.
“Dukuh Bayur lokasi terparah akibat dampak banjir, beberapa rumah masyarakat terendam dengan ketinggian air bervariasi, tidak hanya itu belasan lahan pertanian padi dan bawang milik warga juga banyak yang terendam banjir,” ungkapnya.
