poskota.online – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera menyerukan agar parlemen negara-negara anggota Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA), memperjuangkan pemulihan peran UNRWA dalam menangani pengungsi Palestina, melalui diplomasi parlemen. Seruan tersebut disampaikan di tengah pembahasan rancangan resolusi yang mendukung perjuangan rakyat Palestina, pada Sidang Komisi Politik APA di Baghdad, Irak.
Ketua BKSAP itu juga mengajak agar parlemen negara APA mendorong pemerintah mereka untuk menolak upaya unilateral negara tertentu untuk mengurangi secara drastis kemampuan finansial dan operasional UNRWA dalam menjalankan kewajibannya melindungi pengungsi Palestina sesuai dengan tujuan pendiriannya yang tercantum dalam Resolusi PBB 302 tahun 1949.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), adalah Badan internasional di bawah PBB yang bekerja untuk membantu dan melindungi para pengungsi Palestina. Amerika Serikat berencana untuk menghentikan kontribusinya terhadap UNRWA menyusul desakan dan tuduhan Israel agar badan PBB itu dibubarkan karena menampung teroris.
“Ada empat hal fundamental yang harus selalu dijadikan substansi pokok dalam setiap bahasan mengenai Palestina. Yang pertama adalah batas wilayah, yang kedua hak untuk kembali bagi rakyat Palestina, Ketiga adalah status pengungsi Palestina dan keempat adalah akses terhadap air bersih. Tanpa keempat hal tersebut, pengakuan terhadap negara Palestina merdeka akan mengalami kendala. Nah, UNRWA berperan penting dalam penanganan dua dari keempat hal tersebut, khususnya penanganan pengungsi dan hak untuk kembali. Itulah sebabnya UNRWA tidak boleh sampai “lumpuh”. Demikian disampaikan oleh politisi PKS tersebut.
Dalam pidato pembukaannya, Mardani Ali Sera juga mengajak agar negara-negara anggota APA bersatu dan mendorong penguatan kembali sistem multilateral, yang menurutnya sedang terancam oleh aksi-aksi sepihak dan semena-mena dari negara tertentu.
