Jakarta, poskota.online – Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akhsanul Khaq, menekankan pentingnya peran BPK dalam mendorong efektivitas implementasi Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).
Menurutnya, MRPN merupakan salah satu upaya penting untuk mengendalikan dan mengevaluasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam acara Accelerating National Development Risk Management Implementation Forum di Denpasar, Bali, pada Senin (11/11/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Risiko pembangunan nasional terdapat dalam setiap program dan kegiatan pembangunan, sehingga peran BPK menjadi sangat penting untuk mendorong pemerintah agar lebih efektif dalam memitigasi risiko pembangunan nasional,” ungkap Akhsanul Khaq.
Sebagai lembaga audit negara, BPK berkomitmen untuk melaksanakan Rencana Strategis Tahun 2024-2029 sebagai kontribusi penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Selain itu, agenda pemeriksaan BPK untuk periode tersebut akan terus diselaraskan dan diintegrasikan dengan agenda pembangunan serta kebijakan pemerintah.
Anggota III BPK menambahkan bahwa pemeriksaan BPK harus adaptif, kolaboratif, fleksibel, dan agile dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, termasuk kejadian luar biasa yang bersifat nasional dan global yang berisiko terjadi pada periode 2024-2029.
“Penerapan MRPN yang efektif akan sangat terkait dengan implementasi Risk-Based Audit (RBA) BPK, khususnya dalam menentukan fokus pemeriksaan,” jelasnya.
BPK berharap agar pemerintah dapat mengimplementasikan manajemen risiko pembangunan nasional secara konsisten di setiap entitas pemerintahan, baik pusat, daerah, maupun desa, dengan dukungan komitmen yang tinggi dari pimpinan masing-masing entitas.
Lebih lanjut, BPK juga mengingatkan pentingnya menumbuhkembangkan budaya risiko di dalam entitas pemerintahan, serta merancang tahapan penerapan MRPN yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan secara berkesinambungan.
Pemerintah diharapkan untuk melakukan perbaikan pada tahapan implementasi MRPN yang belum sempurna berdasarkan hasil evaluasi.
Forum ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.
Hadir pula mendampingi Anggota III BPK, Auditor Utama Keuangan Negara III Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak.(*)
Sumber Berita : Biro Humas BPK
