poskota.online – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Mardani Ali Sera, Kamis (26/12), melakukan kunjungan kerja ke Manila, Filipina, 6-7 untuk menghadiri Open Government Partnership (OGP) tahun 2025 yang mempertemukan lebih dari 800 peserta, termasuk para pemimpin pemerintahan, aktivis organisasi masyarakat sipil (OMS), dan pakar kebijakan dari lebih dari 40 negara.
Selama perhelatan yang dibuka Presiden Filipina Ferdinad Marcos Junior tersebut, Mardani didaulat menjadi salah satu panelis di sesi yang bertajuk Pathway toward Transparency of Money in Politics.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Indonesia memiliki luas sekitar 5,5 juta kilometer persegi dengan 60 persen lautan, 280 juta penduduk, 300 suku bangsa, 700 bahasa lokal dan sejumlah agama. Sejak 1998 saat kami melakukan reformasi, tercatat enam kali pemilu dengan yang terakhir pada tahun 2024 lalu,” ungkap dia saat mengawali paparannya.
Lebih lanjut, politisi senior PKS tersebut menjelaskan ihwal upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia dan tantangannya.
“Dalam rentang enam kali pemilu, kami berupaya terus untuk mematangkan demokrasi kami agar layak memenuhi standar. Namun kami harus mengakui bahwa ada sejumlah tantangan berat antara lain biaya poltik yang masih mahal. Individu yang ingin bertarung di kontestasi politik harus memiliki banyak sumber pendanaan. Inilah yang memicu tumbuhnya oligarki politik karena sumber dana tersebut banyak berasal dari perorangan atau kelompok tertentu,” papar legislator yang juga anggota Komisi II itu.
Tantangan lainnya lagi, sambung Mardani, oligarki politik juga menyebabkan terjadinya interlocking politics yaitu saling mengunci antara kepentingan politik yang beragam dengan kepentingan oligarki yang lebih dominan.
“Kerapkali draf undang-undang dari masyarakat akan diadopsi lebih lambat dibandingkan dengan draf yang ditengarai untuk kepentingan oligarki. Oleh karena itu, kami di Indonesia terus beikhtiar untuk menepis dan mereduksi demokrasi prosedural saat ini seperti yang dinilai banyak pihak. Kami terus mendorong menuju demokrasi yang lebih substansial,” jelas pria berdarah Betawi tersebut.
Mardani kemudian menyebutkan beberapa upaya untuk mendorong menuju demokrasi substansial.
“Pertama, kami mengusulkan sistem kandidasi tertutup karena sistem terbuka cenderung memicu biaya politik tinggi di mana persaingan tidak sekadar antarparpol namun juga di internal parpol. Kedua, mendorong masyarakat luas sebagai whistleblower terkait berbagai pelanggaran di pemilu terutama terkait politik uang. Ketiga, kami mengusulkan perbaikan undang-undang terkait pemilu agar setiap individu dan parpol mempublikasikan laporan keuangannya yang lebih transparan,” papar dia.
Sementara di sesi bertajuk Leadership in Action: Ambition and Collaboration for Strategy 2023-2028, Mardani menekankan komitmen untuk menjadikan DPR lebih modern yaitu parlemen yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
Di sela-sela perhelatan OGP di Manila tersebut Mardani juga melakukan pertemuan dengan 18 OMS Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Mardani menyambut baik dan mendukung upaya OMS Indonesia dalam kerangka OGP untuk mendorong pemerintah dan parlemen Indonesia lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan inklusif.
