Pemalang, poskota.online – Beberapa bulan lalu banyak dari guru honorer di Pemalang mengalami nasib kurang mengenakan dikarenakan mereka semua belum menerima insentif .
Sehingga begitu ada informasi masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Pemalang langsung bertindak melalui rapat dan meminta insentif guru di Pemalang segera di cairkan , yang diarahkan secara lantang oleh Heru Kundi Miharso anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) .
Heru Kundhimiarso, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang segera mencairkan insentif bagi guru honorer yang telah menunggak selama enam bulan, terhitung sejak Januari 2025. Ia menilai keterlambatan pencairan ini telah mengganggu kesejahteraan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Serta semangat kerja seluruh tenaga pendidik yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang secara khusus .
“Insentif ini bukan tambahan, tapi bagian dari pendapatan guru. terlambat dicairkan, semangat kerja mereka jelas bisa terganggu,” ujar Heru Kundhi dalam pernyataannya kepada para awak media, Rabu (3/7/2025).
Sebagai anggota Komisi A DPRD Pemalang, Heru .KM. menekankan bahwa guru honorer—terutama mereka yang mengajar di wilayah terpencil—memegang peranan penting dalam menjaga kualitas pendidikan,
Menurutnya, keterlambatan insentif secara terus-menerus akan berdampak langsung terhadap mutu pembelajaran di sekolah. “Kalau keterlambatan seperti ini terus dibiarkan, tentu berpengaruh pada kualitas pembelajaran di kelas,” tambahnya.
Tak hanya soal insentif, Heru KM. juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga pengajar di Kota Pemalang ( Kota Ikhlas ) Ia menyebut banyak wilayah yang kekurangan guru, padahal kebutuhan semakin meningkat setiap tahunnya.
“Persoalannya bukan hanya insentif, tapi juga minimnya jumlah guru. disatu sisi jumlahnya kurang, di sisi lain kesejahteraan mereka pun terabaikan. Ini kombinasi yang buruk untuk dunia pendidikan,” tegas Heru yang juga dikenal sebagai pendiri Aliansi Pemalang Raya (AMPERA).
Untuk itu, ia mendorong Pemkab Pemalang menata ulang sistem rekrutmen dan distribusi guru secara menyeluruh. Heru juga menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang demi pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Pemkab harus hadir dengan solusi konkret. rasio antara guru dan murid harus seimbang. kalau tidak, maka kualitas pendidikan akan terus tertinggal,” ujarnya.
Heru Kundhimiarso menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal persoalan ini dan mendesak agar pemerintah daerah tidak lagi menunda pencairan insentif. Menurutnya, pencairan honorarium harus dilakukan tepat waktu dan dengan sistem yang jelas.
“Sudah saatnya pemerintah daerah membayar hak guru tepat waktu. Jangan tunggu keluhan dulu baru bergerak,” pungkasnya. ( Ramsus )
