PONTIANAK,Poskota.Online- Pemerintah Kota Pontianak menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Forum ini menjadi bagian penting dalam merancang arah pembangunan kota yang berbasis visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono-Bahasan, serta menampung aspirasi masyarakat guna memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan mengarahkan pembangunan Kota Pontianak selama lima tahun ke depan.
“RPJMD ini disusun berdasarkan visi dan misi pemerintahan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi semua pihak sangat diperlukan dalam perumusan rencana pembangunan ini,” ujar Wali Kota ketika membuka agenda tersebut, Rabu (5/3/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa visi pembangunan Kota Pontianak 2025-2030 adalah “Kota Pontianak Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis.” Visi ini menegaskan komitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat yang merata, serta pembangunan yang ramah lingkungan dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
Sebagai langkah strategis dalam mencapai visi tersebut, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan beberapa tujuan utama dalam RPJMD 2025-2029 yang tersurat dalam misi daerah. Antara lain perihal, penguatan infrastruktur kota, guna memastikan pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas, efisiensi layanan publik, serta keberlanjutan lingkungan.
Kemudian inovasi dalam tata kelola pemerintahan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik.
Selanjutnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Edi menekankan prioritas dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan keterampilan tenaga kerja agar lebih berdaya saing.
Fokus lainnya adalah mendorong perekonomian yang inklusif dan inovatif. Pemkot terus memberikan dukungan bagi UMKM, industri kreatif, dan sektor ekonomi berbasis teknologi guna meningkatkan daya saing daerah serta menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Program Edi dan Bahasan juga memprioritaskan upaya menjadikan Pontianak kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta harmonis dalam keberagaman budaya.
Wali Kota menekankan bahwa RPJMD ini bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi merupakan komitmen bersama untuk membangun Kota Pontianak yang lebih maju.
“Dengan perencanaan yang matang, berbasis visi yang jelas, serta partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, saya yakin kita dapat mewujudkan Kota Pontianak yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Ini adalah kerja bersama, dan kami mengundang semua pihak untuk ikut serta dalam perwujudannya,” pungkasnya.
Sementara itu Plt Kepala BAPPERIDA Pontianak, Sidig Handanu menerangkan sejumlah indikator makro ekonomi yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD. Pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak pada tahun 2024 mencapai 5,03%, meningkat dari 4,76% pada tahun sebelumnya. Laju inflasi mengalami penurunan dari 2,61% menjadi 1,58%, yang mencerminkan daya beli masyarakat yang lebih stabil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 82,22 pada tahun 2024, menandakan kemajuan dalam kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Untuk itu kami menawarkan beberapa program prioritas dalam rancangan awal RPJMD 2025-2029,” kata Sidig Handanu.
Program prioritas itu antara lain peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial; mewujudkan universal health coverage; mempercepat penurunan stunting; mendukung program makanan bergizi gratis bagi anak sekolah/pesantren, serta bantuan gizi anak balita dan ibu hamil; penanggulangan penyakit TBC; peningkatan kemandirian keuangan daerah; ketahanan pangan; peningkatan akses hunian layak untuk rumah tangga miskin.
Selain itu ada pula pembangunan infrastruktur yang hijau, berkelanjutan dan humanis; penanganan genangan; peningkatan sarana prasarana olahraga dan pariwisata; meningkatkan pertumbuhan ekonomi; peningkatan produktivitas UMKM (pembangunan rumah packaging, perizinan, sertifikasi halal, dan pemasaran).
“Termasuk pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan, dan penataan tempat pembuangan akhir sampah,” tutupnya.
(Hasnan Sutanto)
