BANJARNEGARA – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Banjarnegara memberikan apresiasi atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi sepanjang tahun 2025.
Ketua GNPK-RI Banjarnegara, Arief Ferdianto, menilai KPK telah bekerja secara konsisten dan profesional, terutama dalam penindakan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Ia berharap KPK tetap menjaga independensi dan ketegasannya tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat publik di berbagai tingkatan.
“Kami berharap KPK terus bersikap tegas dan adil. Siapa pun yang terbukti melakukan korupsi harus ditindak sesuai hukum, demi Indonesia yang bersih dan berintegritas,” ujar Arief saat ditemui di Sekretariat GNPK-RI Banjarnegara, Senin (22/12/2025).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, GNPK-RI Banjarnegara menyatakan kesiapan untuk berperan aktif mendukung agenda pemberantasan korupsi di daerah. Organisasi ini berkomitmen melakukan upaya pencegahan serta melaporkan setiap dugaan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.
“Kami di GNPK-RI Banjarnegara siap mengawal dan melaporkan setiap indikasi penyimpangan. Tidak ada kompromi terhadap pelaku korupsi,” tegasnya.
Selain itu, GNPK-RI juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam pengawasan. Ke depan, pihaknya berencana menggelar sosialisasi dan edukasi anti-korupsi agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, sekaligus mendorong keberanian untuk melaporkan dugaan penyimpangan.
“Pengawasan bisa dimulai dari lingkungan terdekat, mulai dari desa, kecamatan, hingga sektor pendidikan. Kesadaran bersama adalah kunci,” jelas Arief.
Sebagai bentuk keterbukaan, GNPK-RI Banjarnegara membuka layanan pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di nomor 0858-6766-1917 atau email gnpkribanjarnegara@gmail.com. Identitas pelapor dipastikan aman dan dirahasiakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami menjamin kerahasiaan data pelapor, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” tambahnya.
Berdasarkan data resmi KPK RI, sepanjang tahun 2025 lembaga antirasuah tersebut mencatat 11 Operasi Tangkap Tangan (OTT), menetapkan 118 tersangka, serta berhasil memulihkan aset negara senilai Rp1,53 triliun.
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mencakup pencegahan, edukasi publik, dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan.
Capaian lain KPK antara lain peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN hingga 94,89 persen, meningkatnya partisipasi publik melalui pelaporan gratifikasi, serta pemanfaatan platform JAGA.ID. Ribuan barang hasil pelaporan masyarakat juga telah dikembalikan ke negara.
KPK turut melakukan kajian strategis terhadap program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), KIP Kuliah, serta tata kelola ekspor nikel, yang berdampak pada perbaikan fiskal hingga Rp753 miliar.
Sementara itu, Indeks Integritas Nasional 2025 yang dirilis KPK mencatat skor 72,32, menunjukkan adanya tren perbaikan meski tetap membutuhkan penguatan integritas birokrasi secara berkelanjutan.
Dengan berbagai capaian tersebut, GNPK-RI Banjarnegara berharap sinergi antara KPK dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
“Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama. Kami siap terus berkontribusi dan mengawal perjuangan ini,” pungkas Arief.






