JAKARTA Poskota Online – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M.,M.H., didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar, Frans Zeno, S.STP., menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa (15/07/2025). Rakernis ini mengusung tema “Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Biru menuju Indonesia Emas”.
Acara yang dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, ini dihadiri oleh para Gubernur se-Indonesia, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, para Dirjen yang membidangi, serta berbagai undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa salah satu kunci keberhasilan program Ekonomi Biru adalah penataan ruang laut melalui pengaturan perencanaan, pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta komitmen bersama pemangku kepentingan dalam melaksanakan penataan ruang laut melalui peningkatan sumber daya manusia, penyamaan persepsi serta perumusan strategi teknis yang aplikatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tentu laut merupakan salah satu ruang yang memiliki potensi yang sangat pesat juga sebetulnya banyak biota yang didalamnya banyak mempunyai manfaat ekonomi,” ujar Sakti Wahyu Trenggono.
Dikatakannya, Integrasi penataan ruang laut dan darat harus menjadi jalan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketika ruang ditata dengan bijak, lingkungan dijaga dan ekonomi tumbuh secara inklusif, maka masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mempertimbangkan kearifan lokal sehingga dapat berdiri sejajar sebagai bagian dari pembangunan nasional
“Penggunaan wilayah perairan laut untuk berbagai kegiatan masyarakat dan pengguna usaha, baik itu perikanan, pariwisata, transportasi serta pertambangan memerlukan perencanaan tata ruang dan zonasi guna memastikan keberlanjutan lingkungan dan konflik antar kepentingan. Izin dasar dalam melakukan usaha di wilayah perairan laut berpedoman Permen KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut,” katanya.
Selain itu Menteri KKP tersebut juga menambahkan pula bahwa pihaknya akan memperluas lahan konservasi hingga 30 % dari luas wilayah perairan Indonesia, di tahun 2045 harapannya menjadi 97,5 Juta Ha.
Di tempat yang sama, Gubernur Ria Norsan menaruh harapan besar pada program ini. Hal ini mengingat Kalimantan Barat bersinggungan garis pantai dan laut yang cukup panjang.
“Kami berharap melalui penataan ruang laut ini, potensi-potensi kelautan dan perikanan di Kalimantan Barat dapat tergarap secara maksimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat pesisir kami,” ujar Gubernur Norsan.
Gubernur Ria Norsan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi Ekonomi Biru yang inklusif.
“Integrasi antara penataan ruang laut dan darat adalah kunci untuk memastikan lingkungan terjaga, ekonomi tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat meningkat, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Barat,” tambahnya.
Sejalan dengan visi Menteri KKP, Gubernur Ria Norsan menyampaikan harapannya agar penataan ruang laut dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong Ekonomi Biru di Kalimantan Barat.
Dengan potensi maritim yang besar, penataan ruang laut yang terencana dengan baik diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan masyarakat.
