PONTIANAK, Poskota Online – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat langkah pengendalian inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan partisipasi aktif oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan dengan didampingi Sekretaris Daerah Prov. Kalbar dan Asisten II Bid. Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalbar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Selasa (2/9/2025).
Rapat koordinasi ini juga diikuti oleh seluruh pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Tim TP2DD Provinsi Kalbar.
Selain membahas terkait inflasi, dalam rapat koordinasi tersebut sekaligus membahas mengenai beberapa isu-isu penting yang sedang bergejolak di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa beberapa hari ini kita disibukan dengan adanya gerakan aksi massa yang telah mulai dari Tanggal 25 Agustus hingga saat ini. Dari beberapa aksi yang dilakukan massa ini setidaknya sudah mengakibatkan banyak kerusakan dari pembakaran kantor hingga fasilitas publik. Setidaknya kami mencatat ada 107 titik aksi di 30 Provinsi yang dimulai sejak 25 Agustus.
Tito menambahkan, merespon atas kejadian ini, Bapak Presiden Prabowo telah melakukan langkah-langkah baik ditingkat nasional dengan melakukan rapat internal di Kabinet dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan para tokoh-tokoh ormas, dan juga keagamaan bahkan juga sudah melakukan pertemuan dengan para elit parpol.
“Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah (KDH) baik Gubernur dan juga Bupati/ WaliKota untuk cepat tanggap seiring yang dilakukan Bapak Presiden bisa menjadi contoh buat bapak KDH merespon terhadap permasalahan yang bisa saja terjadi di daerah masing – masing,” ujar Tito.
Terkait Inflasi, Tito menekankan, pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat.
Menurutnya, inflasi yang terkendali akan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan rakyat.
“Inflasi harus kita kendalikan bersama. Pemerintah daerah punya peran penting, terutama dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan distribusi agar masyarakat tidak terbebani,” kata Tito.
Sementara itu, kegiatan yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memaparkan situasi pangan nasional serta strategi percepatan swasembada.
Dalam arahannya, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Indonesia kini berada dalam posisi surplus produksi pangan. Produksi nasional mencapai sekitar 33 juta ton gabah per tahun, sementara kebutuhan domestik hanya 30 juta ton.
“Tahun ini kita surplus lebih dari 3 juta ton. Tahun lalu kita impor banyak, tetapi tahun ini tidak ada. Upaya Bulog dalam pengadaan juga demi menjaga ketersediaan dan stabilitas harga untuk masyarakat,” ujar Zulkifli Hasan.
Menko Pangan juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan di daerah. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat pilar ketahanan pangan, termasuk melalui koperasi desa.
Disisi lain, Pemprov Kalbar juga telah mengambil langkah konkret dengan melaksanakan beberapa kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Program yang bekerja sama dengan Bulog ini mendapat sambutan positif dari masyarakat karena membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Kegiatan GPM ini terbukti meringankan beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kami optimis, dengan berbagai upaya yang dilakukan, Kalbar bisa berkontribusi menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.
Dengan strategi tersebut, Pemprov Kalbar berharap inflasi tetap terkendali, ketahanan pangan terjaga, dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
“Melalui partisipasi aktif dalam rapat koordinasi ini, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain dalam menghadapi tantangan inflasi dan ketahanan pangan di Kalimantan Barat”, ungkapnya.
Gubernur Ria Norsan menekankan bahwa sinergi lintas sektor dan implementasi program strategis seperti Gerakan Pangan Murah menjadi kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok.
“Kami berharap langkah-langkah proaktif ini tidak hanya menstabilkan harga, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi daerah untuk mendukung kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Barat”, harapnya.
