PONTIANAK Poskota Online– Ratusan warga yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Kalbar mendatangi Kantor Gubernur Kalbar berkaitan dengan penolakan terhadap Program Transmigrasi dari luar daerah di Kalimantan Barat, Senin (21/7/2025).
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. H.Harisson, M.Kes., dan Forkopimda Kalbar menemui secara langsung para demonstran tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator Lapangan aksi, Endro Romianus menyampaikan aspirasinya terhadap penolakan segala bentuk program transmigrasi, yang dianggap bertimpangan dengan perlakuan antara warga lokal dan transmigran.
“Kami menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk program transmigrasi yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal, menolak program transmigrasi dalam bentuk apapun, jangan pindahkan masalah ke sini,” ujarnya.
Menurutnya, program transmigrasi hanya menguntungkan pihak luar, sementara warga atau masyarakat lokal justru terpinggirkan. Ia menambahkan program revitalisasi transmigrasi tidak menyentuh kebutuhan warga setempat.
“Salah satu contohnya, pemukiman transmigran dapat fasilitas listrik, sedangkan warga lokal satu kilometer di dekatnya tidak mendapat layanan yang sama. Masyarakat lokal tetap jadi korban. Kita tidak ingin Kalimantan Barat jadi ladang pemindahan masalah,” pungkasnya.
Endro membeberkan beberapa kasus fasilitas yang diberikan kepada transmigran justru berakhir dijual ke perusahaan, bukan dimanfaatkan oleh warga penerima program.
“Kami mendesak agar hak atas tanah dan hunian dikembalikan kepada masyarakat lokal. Jika tuntutan ini tidak direspons, kami akan menuntut Menteri Transmigrasi mundur dari jabatannya,” tutupnya.
Senada dengan aspirasi masyarakat, Wagub Kalbar Krisantus menyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak mendukung program revitalisasi transmigrasi tersebut atau program perpindahan penduduk dari luar Kalbar.
Dirinya memahami kekhawatiran masyarakat lokal mengenai ketidakadilan perlakuan dan potensi pemindahan masalah ke Kalbar.
“Masih banyak warga Kalbar yang miskin, tidak punya pekerjaan, rumah, atau lahan, dimana yang seharusnya menjadi prioritas. Jangan sampai kita memindahkan kemiskinan dari luar ke sini,” katanya.
Ia mengatakan bahwa sudah beberapa minggu telah mengamati terhadap penolakan program transmigrasi ke Kalimantan Barat.
“Sebagai Wakil Gubernur Kalbar memiliki pendapat dan sikap yang sama dengan bapak/ibu sekalian yakni menolak program transmigrasi,” tegasnya.
Komitmen ini menegaskan prioritas Pemprov untuk mensejahterakan warga Kalbar yang masih membutuhkan, serta menjamin hak-hak atas tanah dan hunian bagi masyarakat lokal, demi kemajuan daerah tanpa memindahkan kemiskinan dari luar.
