Vang Vieng, Poskota.Online – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada 6 September 2023 lalu telah menyepakati Visi ASEAN 2045 sebagai dokumen perencanaan ASEAN yang akan menggantikan Cetak Biru ASEAN 2025. Untuk menerjemahkan Visi ASEAN 2045, Gugus Tugas ASEAN untuk Integrasi Ekonomi (HLTF-EI) kembali bertemu di Vang Vieng, Laos, pada 19-21 Februari 2024 untuk menyusun Rencana Strategis Pilar Ekonomi ASEAN (AEC Strategic Plan) 2026-2030.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi memimpin Delegasi RI dalam pertemuan ke-45 HLTF-EI. Dalam kesempatan tersebut, Deputi Edi menyampaikan 3 (tiga) gagasan penting sebagai terobosan dalam penyusunan AEC Strategic Plan 2026-2030 yakni atasi agenda ketahanan ASEAN dan koordinasi lintas pilar, revitalisasi sektor prioritas ASEAN, dan uji coba mekanisme koordinasi lintas pilar pada sektor terpilih yakni transformasi digital dan teknologi.
“Seperti yang kita ketahui bersama, AEC Post-2025 akan terbentuk dalam konteks yang baru, dan kita tidak bisa lagi menjalankan bisnis seperti biasa,” ujar Deputi Edi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
ASEAN menghadapi tantangan multi-dimensi mulai dari ketegangan geo-politik dan geo-ekonomi, teknologi hijau, kecerdasan buatan, populasi yang menua sampai dengan krisis iklim. Banyak negara ASEAN juga memiliki visi dan target pertumbuhan nasional dan pada saat yang sama dalam Visi ASEAN 2045 ditargetkan menjadi kawasan ekonomi terbesar ke-4 di dunia.
“Untuk mencapai hal ini, kita perlu memiliki strategi untuk mengatasi gangguan di masa depan, mengembangkan sektor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi dan merangkul megatren seperti digitalisasi dan transisi hijau,” lanjut Deputi Edi.
Terkait gagasan ketahanan ASEAN dan koordinasi lintas pilar, ASEAN dapat mempertimbangkan untuk menciptakan sebuah platform dimana ketiga pilar yang ada dapat berbagi pekerjaan dan rencana dalam mendukung ketahanan ASEAN. Platform tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan sinergi, dan mengidentifikasi tindakan dan kolaborasi bersama.
Selanjutnya mengenai gagasan revitalisasi sektor prioritas ASEAN, pada awal pembentukan MEA, ASEAN telah memulai dengan beberapa proyek kerja sama industri namun dalam implementasinya belum optimal. Untuk itu, dengan perubahan lanskap ekonomi yang terjadi saat ini, terdapat ruang bagi ASEAN untuk menghidupkan kembali kerja sama sektor prioritas untuk meningkatkan perdagangan dan investasi sekaligus menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi.
Kemudian tentang gagasan uji coba mekanisme koordinasi lintas pilar pada sektor transformasi digital dan teknologi, mekanisme koordinasi lintas pilar yang dibentuk perlu dilakukan uji coba pada sektor prioritas untuk melihat efektivitas dan efisiensi. Mempertimbangkan isu yang berkembang saat ini, maka diusulkan dapat dilakukan uji coba pada transformasi digital dan teknologi.
Isu penting lain yang disepakati dalam proses penyusunan AEC Strategic Plan 2026-2030 yakni struktur dari AEC Strategic Plan yang terdiri dari 5 (lima) elemen yaitu Strategic Goals, Objectives, Strategic Measures, Activities dan Performace Measures. Elemen-elemen ini akan dilaksanakan reviu secara berkala 5 tahunan kecuali strategic goals yang akan dikoordinasikan oleh WG on AEC Post-2025.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan dukungan pembentukan Gugus Tugas untuk Ekonomi Biru (ACTF-BE) dan rencana pelaksanaan pertemuan pertama ACTF-BE yang akan dilaksanakan pada Agustus 2024 dalam rangkaian pertemuan ke-46 HLTF-EI di Luang Prabang, Laos, dengan dukungan Indonesia. Ekonomi Biru merupakan inisiatif priroitas ekonomi Indonesia dalam Keketuaan di ASEAN 2023 dan kerangka kerja ekonomi biru ASEAN telah disepakati oleh Kepala Negara dalam KTT ke-43 ASEAN pada 6 September 2023 di Jakarta.
Turut hadir mendampingi antara lain Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian, Direktur Perdagangan, Invetasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Bappenas, serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan.
Andien..05
