Blitar, poskota.online – Jaringan Nasional Indonesia (Jarnas.Indo) mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait tragedi tewasnya pengemudi ojek online saat demonstrasi di depan DPR serta isu rencana kenaikan gaji anggota DPR RI. Organisasi ini menilai langkah pemerintah dan elit politik telah melukai rasa keadilan rakyat di tengah situasi ekonomi yang serba sulit.
Happy Kurniawan atau Bung Juang, juru bicara Jarnas.Indo, menegaskan bahwa rakyat harus tetap menyampaikan aspirasi secara damai.
“Kami dari JARNAS.INDO mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan, tanpa provokasi, dan tanpa isu SARA. Jangan sampai aksi murni rakyat dinodai tindakan tidak bermoral seperti penjarahan,” ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (30/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dewan Pembina Jarnas.Indo, Deni Kurniawan, menyoroti ironi kebijakan fiskal pemerintah di tengah defisit APBN 2025 yang mencapai lebih dari Rp 500 triliun.
“Pemerintah justru menambah pos belanja birokrasi dan gaji pejabat negara, sementara rakyat masih bergelut dengan kemiskinan dan pengangguran,” katanya.
Data yang dipaparkan Jarnas.Indo menyebut tingkat kemiskinan nasional berada di kisaran 9,3 persen atau sekitar 26 juta jiwa, sementara angka pengangguran terbuka mencapai 5,8 persen atau 8,3 juta orang. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok naik rata-rata 7–10 persen per tahun sehingga mempersempit daya beli masyarakat.
Sekretaris Jenderal Jarnas.Indo, Micheal Oncom, menambahkan bahwa kenaikan tarif Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga memperberat beban buruh.
“Tarif K3 yang tinggi pada akhirnya akan dibebankan kepada pekerja. Ini menegaskan jurang empati dalam kebijakan publik,” tegasnya.
Enam Tuntutan Jarnas.Indo
-
Mendesak Presiden RI segera mencopot Kapolri karena dianggap gagal menjaga rasa aman dan membiarkan tindakan represif.
-
Mendesak pimpinan partai politik mengganti kader DPR RI yang pongah dan hanya memikirkan kenaikan gaji serta fasilitas.
-
Menolak kebijakan yang membebani rakyat kecil, termasuk kenaikan tarif K3, PPN 12 persen, PPh 21, dan pungutan pajak lain.
-
Mendorong konsolidasi gerakan rakyat, buruh, tani, dan mahasiswa dalam aksi massa yang terdidik, terpimpin, dan terorganisir.
-
Mendesak pemerintahan Prabowo–Gibran fokus meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengevaluasi kabinet.
-
Menolak kembalinya Dwifungsi ABRI, serta menuntut pengesahan UU Perampasan Aset untuk memberantas KKN.
Ketua Harian Jarnas.Indo, Adi Wibowo, menegaskan bahwa arah perjuangan rakyat tidak boleh dilencengkan oleh kepentingan sempit elit politik.
“Indonesia tidak boleh jatuh ke jurang empati. Pemerintah dan partai politik harus membuktikan keberpihakan pada rakyat,” tegasnya.
