Banjarnegara – Jelang peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia 2025, Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Banjarnegara, Ferdi, ajak masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan, tetapi turut aktif mengawasi setiap proyek yang dibiayai uang negara.
Seruan itu disampaikan dalam rapat persiapan HUT ke-12 GNPK-RI yang akan digelar di Surya Yudha Park 2 Kabupaten Banjarnegara pada Selasa 9 Desember 2025 nanti.
Dalam pertemuan itu, Ketua GNPK-RI Banjarnegara menyampaikan keprihatinan mendalam terkait potensi penyimpangan pada proyek-proyek infrastruktur di Banjarnegara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia pun menegaskan bahwa korupsi tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dari celah pengawasan yang longgar, transparansi yang minim, serta budaya diam masyarakat yang masih kuat.
“Setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran negara wajib diawasi. Jika tidak terlibat, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat sebagai penerima manfaat,” tegas Ferdi di Sekretariat GNPK-RI Banjarnegara, Senin (8/12/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa praktik korupsi dalam proyek infrastruktur sering kali dimulai dari hal-hal kecil, diantaranya kualitas material yang diturunkan, proses pengerjaan yang dipangkas, hingga pembiayaan yang tidak sesuai laporan.
Semua itu menurutnya, bermuara pada hasil pembangunan yang rapuh, tidak layak, dan tak jarang membahayakan keselamatan masyarakat.
“Benteng pertama pencegahan bukan hanya aparat penegak hukum atau organisasi anti-korupsi, melainkan masyarakat yang setiap hari melihat, melewati, dan memanfaatkan langsung hasil pembangunan,” pungkasnya.
Peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia 2025 ini menjadi momentum evaluasi dan refleksi bagi GNPK-RI Banjarnegara. Ferdi menuturkan, sejumlah persoalan terkait kualitas proyek di Banjarnegara masih menjadi catatan merah yang patut diawasi.
Ia menilai, Banjarnegara tidak dapat menutup mata terhadap berbagai temuan lapangan yang selama ini muncul, baik melalui aduan masyarakat maupun hasil pengamatan GNPK-RI.
“Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya menjadi slogan musiman yang muncul tiap 9 Desember. Dibutuhkan gerakan kolaboratif yang konsisten, terutama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lainya,” katanya.
Kami ingin, lanjut Ferdi, Banjarnegara menjadi daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, terutama dalam sektor pembangunan. Untuk itu, kami mengajak semua pihak terlibat. Tidak perlu takut, karena kebenaran selalu punya jalan.
Dalam momentum HUT ke-12 tahun, Pimpinan Daerah (PD) GNPK-RI Banjarnegara menegaskan komitmennya akan memperkuat edukasi antikorupsi, membuka layanan pengaduan publik, dan melakukan monitoring aktif terhadap proyek-proyek strategis daerah di tahun 2026.
“Korupsi bukan hanya merampas uang negara, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk mendapatkan pembangunan yang layak. Selama masih ada penyimpangan, perlawanan tidak boleh berhenti.” ungkap tegas. (edr/ses)
