Jakarta, poskota.online – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan atensi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang, dan Pemkab Bulungan karena tingginya angka inflasi. Atensi itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah melalui video conference di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (21/11/2022).
“Yang tertinggi inflasinya itu Provinsi Kalimantan Selatan 7,25 persen. Di sini sudah hadir juga dari jajaran Provinsi Kalimantan Selatan, tolong mungkin bisa dijelaskan, dua menit saja Pak, problem apa yang terjadi di sana sehingga inflasinya bisa sampai 7,25 persen,” katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar membenarkan inflasi Kalsel 2022 (year-on-year) sebesar 7,25 persen, lebih tinggi daripada inflasi nasional. Dia menjelaskan, dari tiga kota yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tertinggi berada di Kabupaten Kotabaru sebesar 8,64 persen, disusul dengan Kota Banjarmasin sebesar 7,3 persen dan Kabupaten Tanjung sebesar 5,0 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dirinya membeberkan sejumlah kendala dan permasalahan yang terjadi di Kalsel dalam mengendalikan inflasi. Pertama, gagal panen komoditas padi akibat serangan hama tungro. Kedua, putusnya jalan nasional KM. 171 Banjarmasin di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu karena aktivitas pertambangan. Padahal jalan itu merupakan jalur utama penghubung ibu kota Provinsi Kalsel ke Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
“Kemudian yang ketiga adalah rantai pasok distribusi yang terlalu panjang untuk komoditi daging ayam ras, sehingga mengakibatkan selisih harga yang cukup besar di produsen dan harga di pasar,” ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah untuk mengendalikan inflasi. Hal itu seperti menetapkan anggaran pengendalian inflasi daerah melalui Dana Transfer Umum (DTU), Belanja Tidak Terduga (BTT), dan Dana Insentif Daerah (DID) hingga Desember 2022. Upaya selanjutnya, melakukan kick off Gerakan Nasional Pengendalian Pangan (GNPP), melakukan kerja sama antar-daerah (KAD), pembentukan Divisi Pangan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kalsel, hingga gerakan tanam bersama.
“Kemudian pemantauan perkembangan harga ataupun sidak pasar. Kemudian subsidi untuk nelayan, subsidi untuk angkutan penumpang, kemudian peningkatan kapasitas UMKM, penyaluran Bansos, dan melakukan monitoring dan evaluasi di seluruh kabupaten/kota yang dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur,” terangnya.
Sementara itu, perwakilan dari Pemkab Sintang, Kalimantan Barat, memaparkan angka inflasi (year-on-year) bulan Oktober 2022 Kabupaten Sintang sebesar 8,63 persen. Bencana banjir menjadi salah satu faktor tingginya inflasi karena jalur pendistribusian bahan makanan terputus. Faktor lain yang menyebabkan inflasi yaitu kenaikan harga komoditi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang.
Guna menahan inflasi, beberapa upaya yang dilakukan Pemkab Sintang yaitu dengan memperbaiki ruas jalan, penggalian muara sungai, gelar pangan murah, operasi pasar, pasar tani, gerakan menaman cabai, penyaluran bantuan/subsidi pemerintah, deklarasi kampung sayur, deklarasi kampung hortikultura, dan pelaksanaan Rakor dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Di sisi lain, dari 90 Pemda yang dimonitor oleh BPS, menunjukkan inflasi tertinggi dialami oleh Kabupaten Bulungan sebesar 9,11 persen dan inflasi terendah di Kota Ternate sebesar 3,32 persen. Komoditas dominan yang memberikan andil inflasi yaitu beras, bensin, tukang, bahan bakar rumah tangga, rokok filter dan kretek, nasi dan lauk pauk, tempe, angkutan dalam kota, serta uang kuliah perguruan tinggi.
