Bogor, 6 November 2025 – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang dijalankan berorientasi pada hasil (outcome-based), bukan sekadar memenuhi target administratif. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan program yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi birokrasi dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Satu Data, Progres Kinerja Strategis Tahun 2025, dan Rencana Strategis Tahun 2026 di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/11/2025).
“Kegiatan ini menjadi wadah untuk berpikir bersama, menyatukan pandangan, serta memastikan program dan kegiatan ke depan semakin berkualitas dan berorientasi hasil. Tidak ada satu pun perubahan besar yang bisa dicapai tanpa kerja bersama,” ujar Menteri Rini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Kementerian PANRB memiliki mandat besar dalam mendorong transformasi birokrasi nasional. Untuk itu, terdapat empat pilar utama yang menjadi fokus ke depan, yaitu:
- Transformasi tata kelola untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, transparan, dan berintegritas;
- Transformasi manajemen ASN agar aparatur menjadi lebih kompeten, adaptif, dan profesional;
- Transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan manfaat bagi masyarakat; serta
- Transformasi digital pemerintah guna mendorong interoperabilitas dan efisiensi lintas instansi.
Rini menambahkan, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 akan diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya dengan instansi pemerintah tetapi juga dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Ia juga mendorong penggunaan metode pelaksanaan yang lebih inovatif, seperti policy lab, co-creation workshop, atau mentoring session, agar hasilnya lebih partisipatif dan berdampak luas.
Selain itu, Menteri Rini menekankan pentingnya penyusunan pentahapan kinerja periodik dan strategi pelaksanaan kegiatan yang realistis dan terukur. Setiap unit kerja diharapkan dapat mendistribusikan kegiatan secara proporsional sejak awal tahun agar tidak menumpuk di akhir periode anggaran.
“Ini menjadi ruang untuk menyatukan arah, menguatkan komitmen, dan menegaskan kembali bahwa transformasi birokrasi hanya bisa berhasil jika kita bekerja dengan visi yang sama dan semangat yang satu,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung program-program prioritas Presiden yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Perumahan Rakyat (PR).
“Keberhasilan program prioritas Presiden tidak hanya bergantung pada hasil yang terlihat publik, tetapi juga pada reformasi struktural yang sering kali tidak tampak. Karena itu, diperlukan penataan tata kelola, penyederhanaan proses bisnis, sinkronisasi kebijakan, penguatan SDM ASN, serta penganggaran yang tepat sasaran,” ujarnya.
Purwadi menekankan pentingnya sinergi lintas unit dan introspeksi dalam setiap program agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini merupakan bentuk konsolidasi internal untuk menyelaraskan langkah strategis, memperkuat komitmen bersama, serta melakukan monitoring capaian kinerja hingga triwulan III tahun 2025. Kegiatan ini juga menjadi ajang untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rencana aksi tindak lanjut menuju pelaksanaan program tahun 2026 yang lebih terarah dan berdampak.
(Alda)
