Jakarta – Menyusul peningkatan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025. Upaya ini mencakup penyediaan ribuan alat berat, bahan penanganan banjir, dan personel siaga di seluruh Indonesia.
Data BMKG menunjukkan, curah hujan meningkat dari kategori rendah hingga tinggi dalam tiga bulan terakhir. Pada Agustus 2025, curah hujan berada di kategori rendah (14,52%) hingga menengah (63,51%). Sementara pada September dan Oktober, sebagian besar wilayah mencatat curah hujan menengah hingga tinggi, dengan puncak mencapai 69,45% di Oktober.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, langkah kesiapsiagaan ini untuk memastikan infrastruktur tetap berfungsi optimal menghadapi risiko banjir, longsor, dan genangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kementerian PU telah menyiapkan anggaran tanggap darurat, alat berat, kendaraan evakuasi, dan unit Disaster Relief Unit (DRU) di lokasi strategis. Jika perlu, kami juga membangun Posko Banjir di titik-titik rawan,” ujar Menteri Dody.
Sebagai antisipasi, Kementerian PU memobilisasi 5.755 unit alat berat, 382.044 unit bahan penanganan banjir, serta menerjunkan 3.455 personel siaga yang tersebar di seluruh Indonesia. Pulau Jawa dan Sumatera menjadi fokus utama karena potensi curah hujan tinggi, namun kesiapsiagaan juga diterapkan di seluruh provinsi dari Aceh hingga Papua.
Alat berat dan bahan yang disiapkan antara lain excavator, amphibious excavator, mobile pump, pompa apung, mobil tangki air, perahu karet, dredger, bulldozer, bronjong, geobag, sandbag, hingga sheet pile. Direktorat Jenderal Bina Marga menyiagakan peralatan untuk pemulihan jalan terdampak longsor, seperti grader, wheel loader, tandem roller, backhoe loader, dan truck crane. Sementara Direktorat Jenderal Cipta Karya menyiapkan fasilitas darurat, termasuk mobil tangki air, tenda darurat, posko evakuasi, dan fasilitas sanitasi.
Menteri Dody menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga, termasuk BNPB, BPBD, BMKG, Polri, TNI, serta pemerintah daerah dan masyarakat. “Kami terus memantau kondisi cuaca dan lapangan untuk memastikan respons cepat dan terkoordinasi,” tambahnya.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional pengurangan risiko bencana melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas tanggap darurat di seluruh Indonesia.
(Alda)
