Jakarta, 5 November 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan Rp351,83 miliar untuk mendukung program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana sepanjang 2025. Anggaran ini diperuntukkan memperkuat infrastruktur publik, mempercepat penanganan darurat, serta mendukung pemulihan pascabencana di seluruh Indonesia.
Menteri PU Dody Hanggodo menekankan tiga pilar utama kesiapsiagaan nasional: kesiapsiagaan infrastruktur dan keselamatan publik, komando terpadu dan teknologi respons cepat, serta pelayanan publik yang manusiawi dan berkelanjutan. “Setiap detik menyangkut nyawa. Kementerian PU harus hadir dan bekerja cepat untuk memastikan infrastruktur tetap berfungsi bagi keselamatan rakyat,” tegasnya saat memimpin Apel Siaga Bencana Nasional di Bandung (4/11/2025).
Alokasi anggaran terdiri dari Rp300 miliar untuk Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Rp51,8 miliar untuk Direktorat Jenderal Bina Marga. Kementerian PU telah menyiagakan 5.755 alat berat, 382.044 bahan logistik, dan 3.455 personel di lapangan. Hingga awal November, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp261,9 miliar atau sekitar 74,4%, dengan fokus pada bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Contohnya, penanganan banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang dan abrasi serta banjir rob di Bengkulu Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sisa anggaran Rp89,9 miliar disiapkan menghadapi potensi bencana hingga akhir tahun, seiring prakiraan curah hujan tinggi lebih dari 2.500 mm/tahun dari BMKG Climate Outlook 2025. Data BNPB per 2 November mencatat 2.715 kejadian bencana di seluruh Indonesia, dengan banjir sebagai yang terbanyak (1.337 kejadian atau 49,2%).
Untuk 2026, Kementerian PU menargetkan anggaran tanggap darurat meningkat menjadi Rp449,1 miliar, memperkuat kapasitas penanganan cepat di lapangan. Kementerian juga terus memanfaatkan teknologi informasi melalui SITABA (Sistem Informasi Tanggap Darurat Bencana) yang dapat diakses publik di sitaba.pu.go.id. Hingga 4 November 2025, SITABA mencatat 3.574 kegiatan penanganan bencana telah dilakukan Kementerian PU sejak 2019.
Dengan sinergi lintas sektor dan data berbasis teknologi, Kementerian PU memastikan penanganan bencana pada 2025 berjalan lebih adaptif, cepat, dan efektif.
(alda)
