PONTIANAK Poskota Online – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima kunjungan Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rangka verifikasi lapangan Program Prioritas terkait Perlindungan WNI, penguatan Ideologi Pancasila, dan penguatan demokrasi di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kunjungan tersebut, lima anggota tim KSP melakukan pendalaman sejumlah isu strategis, terutama terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pekerja migran. Wali Kota Edi Kamtono menjelaskan bahwa Kota Pontianak menjadi salah satu titik transit penting karena memiliki pelabuhan sungai dan pelabuhan udara. Mobilitas ini mencakup keberangkatan warga menuju negara tetangga, terutama Malaysia, maupun kepulangan kembali ke Indonesia. Menurutnya, sejumlah persoalan kerap muncul akibat tingginya arus perpindahan tersebut, terutama yang dialami pekerja migran ilegal.
“Ada yang melarikan diri, ada yang dipulangkan secara paksa lewat jalur darat. Banyak yang akhirnya terlantar di sini. Sebagian mengalami gangguan kesehatan, bahkan gangguan kejiwaan karena menjadi korban kekerasan di negara tetangga,” ujarnya usai menerima kunjungan di ruang VIP Wali Kota, Kamis (27/11/2025).
Edi menyebut, status Pontianak sebagai kota transit memerlukan kewaspadaan tinggi terhadap TPPO. Banyaknya pengurusan paspor di Pontianak dan mobilitas penduduk dapat membuka peluang penyalahgunaan data kependudukan.
“Ketika mereka dideportasi atau kehabisan biaya, potensi tindakan kriminal seperti pencurian bisa saja muncul. Ini perlu kita antisipasi secara serius,” katanya.
Sementara itu, terkait langkah konkret pencegahan TPPO terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, Pemkot Pontianak telah membentuk Satgas TPPO di tingkat kota dan provinsi, bekerja sama dengan BP3MI serta berbagai komunitas masyarakat. Pemantauan dilakukan di seluruh wilayah, termasuk terhadap aktivitas agen-agen perekrutan yang kerap memanfaatkan relasi keluarga atau tetangga untuk menarik calon pekerja ke Malaysia.
“Kita terus memperkuat koordinasi dengan provinsi dan dinas-dinas yang menangani urusan kemasyarakatan dan pekerja migran. Pencegahan harus dilakukan dari hulu, termasuk edukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal,” tegasnya.
Selain persoalan pekerja migran, pertemuan juga membahas peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui kerja sama dengan negara sahabat. Edi mengatakan peningkatan kemampuan, termasuk penguasaan bahasa asing seperti Mandarin, Arab, dan Inggris, akan ditindaklanjuti untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga daerah.
Pada aspek ideologi, Pemerintah Kota Pontianak juga melaporkan langkah penguatan pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah. Materi penghayatan dan penerapan Pancasila telah dimasukkan dalam kurikulum SD dan SMP untuk membentuk karakter siswa.
“Kita khawatir anak-anak dapat dimanfaatkan untuk tindakan intoleran atau kekerasan, seperti yang sempat terjadi di Jakarta. Secara psikologis, usia mereka masih labil dan mudah dipengaruhi,” tutupnya.
