TANGERANG,Poskota.Online-Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Banten diwarnai banyak praktik percaloan. Sejumlah kelompok di pemerintahan dan oknum anggota DPRD Provinsi Banten ditengarahi ikut bermain dalam proses PPDB tersebut.
Mantan Gubernur Banten, Wahidin Halim bahkan mengungkapkan, untuk masuk SMA dan SMK Negeri di Provinsi Banten, orangtua harus menyiapkan Rp10 juta agar anaknya bisa masuk melalui calo-calo PPDB.
Kisruh PPDB SMA Negeri, WH Tuding Oknum DPRD Provinsi Banten Ikut Monopoli
Wahidin Halim Menduga Pelemparan Ular untuk Menyambut Kedatangan Anies Baswedan
Polisi Dalami Kasus Teror Ular Kobra ke Rumah Wahidin Halim
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Informasi yang juga saya dapatkan bahwa masyarakat untuk diterima anaknya di SMA dan SMK Negeri itu ada transaksi, dimintain oleh oknum Rp10 juta,” ujar WH melalui video yang diterima RADARBANTEN.CO.ID, Jumat 14 Juli 2023.
WH mengatakan, seharusnya pertimbangan masuk ke SMA dan SMK Negeri yan diutamakan itu adalah anak-anak yang rumahnya dekat dengan wilayah sekolah dan melalui jalur prestasi. Sayangnya hak-hak mereka ini dirampas oleh kelompok-kelompok yang mencari uang atas percaloan PPDB ini.
“Ini tidak ada keadilan, jadi banyak isu-isu yang berkembang yang banyak melapor ke saya, dimintain duitlah, banyak calo yang muncul. Ini gak bener ini. Ini sesuatu yang menurut saya zalim,” tegasnya.
WH juga berani menyatakan ada oknum anggota DPRD Provinsi Banten yang diduga ikut dalam hal titip menitip nama untuk masuk di SMA dan SMK Negeri demi kepentingan pencalonan mereka di Pemilu 2024.
“Diduga PPDB saat ini dimonopoli oleh para pihak atau kelompok yang berkepentingan. Diduga wakil-wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten ikut mempengaruhi PPDB, demi kepentingan politik di 2024, sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama,” ujar WH.
WH berharap ada kebijakan-kebijakan untuk menambah ketersedian SMA dan SMK Negeri yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten saat ini, agar dapat lebih banyak mengakomodir keinginan masyarakat memasukan anaknya di sekolah negeri.
“Saya berharap ada kebijakan-kebijakan, kalau memang sekolah itu terbatas penuh, yasudah bikin lagi, karena PPDB ini jangan dikuasai oleh kelompok, tapi hadus diberikan kepada masyarakat,” tandasnya.
Reporter: Syaiful Adha
Editor: Aditya
By.Farhat M /reed..77
