Tangerang,Poskota.Online – Aksi demo diberbagai daerah di Indonesia terus berlanjut, menolak kenaikkan harga BBM, demo juga terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang. Alhasil, unjuk rasa yang berlangsung di depan gedung DPRD Puspemkab Tangerang itu, dapat mendesak Wakil Rakyat Daerah untuk menyatakan sikap menolak terhadap kebijakan Pemerintah Pusat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Adi Tiya Wijaya menyatakan, pihaknya menolak kebijakan pemerintah pusat soal kenaikan harga BBM. Hal itu diungkapnya, saat menemui massa pengunjuk rasa di depan gedung DPRD, Puspemkab Tangerang, Rabu (21/9/2022).
Selain itu, Adi Tiya didampingi Ahmad Syahril dari Fraksi PKS dan Jayusman asal Fraksi Gerindra, mendatangi aksi masa dan menaiki mobil komando Demonstran untuk menyampaikan, bahwa DPRD menerima 4 tuntutan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ke empat tuntutan itu yakni,: menolak penghapusan tarif subsidi listrik daya 450 Watt, menolak Omnibus law atau UU Cipta kerja.
Selanjutnya, menolak Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2021 tentang Pengupahan dan menerima aspirasi buruh soal kenaikan upah untuk 2023 mendatang.
“Demikian kami (DPRD) sampaikan, untuk dapat menjadi bahan kebijakan lebih lanjut,” ucap Adi Tiya asal Fraksi Demokrat, di tengah percikan air yang turun dari langit.
Sebelumnya, Anggota DPRD Fraksi PKS Kabupaten Tangerang memprotes kebijakan Pemerintah, soal kenaikan harga BBM.
Aksi protes dinyatakan di halaman gedung DPRD bersama sejumlah perwakilan pengemudi ojek online, dengan membentangkan spanduk berisi penolakan kebijakan tersebut, Rabu (14/9/2022).
Aksi ini senada dengan Fraksi PKS di DPR RI yang memilih walk out dalam Rapat Paripurna, di senayan belum lama ini.
Selain itu para Kader PKS Kabupaten Tangerang, turut menggelar aksi damai dengan turun ke jalan, serentak di sejumlah kecamatan pada Minggu kemarin.
Ketua DPRD Fraksi PKS, Ahmad Syahril menyebut, kenaikan harga BBM tidak tepat dan menyengsarakan rakyat kecil, khususnya yang berpenghasilan rendah.
“Ini suara Rakyat, bukan hanya suara kami di Parlemen,” ujarnya.
Menurut Syahril, efek kenaikan harga bbm berdampak luas terhadap masyarakat. Khususnya, Harga bahan pokok yang dipastikan ikut naik yang mengakibatkan daya beli masyarakat rendah.
Selain itu, bantuan langsung tunai dari Pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM dinilai hanya angin surga sesaat.
“BLT hanya sebatas pemadam kebakaran, tidak untuk mengentaskan kemiskinan,” tegasnya. (Aries)
