Jakarta – Tenaga Ahli Penasehat Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, mengingatkan pentingnya pengelolaan negara yang kembali berpegang pada nilai-nilai etika dan keberpihakan kepada rakyat. Ia menegaskan, konstitusi dan hukum memang penting, tetapi tanpa roh moral dan tanggung jawab sosial, kebijakan negara akan kehilangan makna.
Dalam forum diskusi kebangsaan di Jakarta, Minggu (21/9), Saurip yang juga mantan anggota DPR RI dan Dewan Penasehat Forum Pemred Media Siber Indonesia, menyampaikan kritik keras terhadap praktik pengelolaan negara.
“Masalah besar kita hari ini adalah menata dan mengelola negara hanya berlandaskan konstitusi dan hukum, lepas dari etika. Ini tidak boleh diulangi,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyoroti sejarah panjang kebijakan yang kerap meminggirkan rakyat, termasuk diskriminasi pada masa Orde Baru. Saurip menyebut, dampak kebijakan masa lampau masih terasa hingga kini, dengan jutaan rakyat hidup dalam kemiskinan bukan karena malas, tetapi akibat ketidakadilan struktural.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, Saurip mendorong diterapkannya pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya, langkah itu akan memperkuat perang melawan korupsi.
“Kalau mau serius perang melawan korupsi, gampang. Terapkan pembuktian terbalik. Tetapi harus jelas, jangan sampai pemerintah bersekongkol dengan pemilik aset di luar negeri,” tegasnya.
Saurip juga mengingatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dari kontrak sosial rakyat, bukan dominasi elite. Ia menolak anggapan bahwa kemerdekaan Indonesia semata hasil perebutan kekuasaan, melainkan lahir dari kesadaran kolektif rakyat untuk merdeka.
Lebih jauh, ia mengkritik mentalitas sebagian aparat yang merasa sebagai majikan, bukan pelayan rakyat.
“Di seluruh dunia, yang memberi upah adalah rakyat. Di rumah namanya pembantu rumah tangga, di kantor namanya karyawan. Tapi di Indonesia, rakyat yang menggaji malah dibentak-bentak. Ini harus ditata ulang,” ujarnya.
Saurip menyatakan optimisme bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk melakukan koreksi sejarah dan reformasi menyeluruh, termasuk reformasi birokrasi dan penegakan etika bernegara.
Ia juga mengajak generasi tua untuk berani mengakui kesalahan masa lalu.
“Kita, terutama yang pernah berada dalam kekuasaan, wajib hukumnya untuk malu. Negara ini adalah milik bersama, bukan milik elite. Sejarah harus diperbaiki, nilai luhur harus dilanjutkan, sementara kesalahan operasional harus dihentikan,” pungkasnya.
Dengan pesan moral itu, Saurip berharap Indonesia dapat keluar dari lingkaran kesalahan sejarah dan membangun masa depan yang lebih adil bagi seluruh rakyat.
