Jakarta, Pelantikan presiden mahasiswa Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta yang dilaksanakan di kampus ITB AD Ciputat Tangerang Selatan pada, 19 Juli 2023 menuai respon negatif dari berbagai pihak.
Ahmad Suban menilai pelantikan presiden mahasiswa menuai banyak kejanggalan, Suban juga mengatakan untuk memilih Presiden Mahasiswa dan Dewan Perwaklian Mahasiswa ITB AD kemarin lalu telah usai dengan tidak menggunakan cara Pemilu Raya, secara reguler sidang paripurna DPM dengan menghasilkan Pelaksana Tugas (PLT) sementara Presiden Mahasiswa, dan Ketua DPM sampai masa periodesasi telah selesai.
Ketu PLT Ahmad Suban membeberkan “dengan dibentuknya PLT ini, diharapkan agar bisa melaksanakan Pemilu Raya ulang untuk menghadirkan demokrasi yang sehat di lingkungan kampus. Tetapi Presma ITB AD dilantik dengan tidak melihat regulasi yang mengatur jalannya demokrasi di kampus” ucap Suban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selanjutnya Suban menambah bahwa”SK PLT belum di musyawarahkan dan dipertanggung jawabkan, dan kedua pemilihan tersebut tidak melalui prosedur demokrasi tanpa melibatkan mahasiswa sehingga banyak menyimpulkan bahwa pelantikan ini sarat akan kepentingan pimpinan elit kampus” ujar Suban.
Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) FEB ITB AD, Nida alkhoir yang sebelumnya sudah mengirim surat gugatan ke kampus, menilai pelantikan ini tekesan huru-hara oleh pimpinan tanpa memperhatikan secara detail proses pelaksanaan pemilihan yang masih bermasalah dan belum menemukan titik terang.
Ketua umum yang akrab disapa Khoir mengatakan “pelantikan BEM hari ini tidak memiliki landasan yang jelas dan masih menjadi sengketa, tetapi pimpinan kampus seolah-olah tidak mempertimbangkan secara detail prosesnya sehingga sampai hari ini masih menjadi polemik di kalangan mahasiswa. Demokrasi yang seharusnya di rasakan oleh semua mahasiswa, tetapi karena kepentingan kelompok tertentu ahirnya tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang ada” tegas khoir.
Surat gugatan yang telah dikirim kepimpinan kampus sampai hari ini masih belum mendapatkan respon secara resmi dari pimpinan kampus, IMM dan beberapa lembaga di ITB AD mengkonsolidasikan permasalahan tersebut dengan tujuan dapat menyelamatkan demokrasi kampus.
“demokrasi adalah pemerintahan dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa, maka secara urgensi kami melihat dan kemudian mengutuk segala stakeholder yang kemudian terlibat dalam pelantikan bibit oligarki ini, sehingga ultimatum terkahir kami kembalikan demokrasi kepada mahasiswa dan secepatnya untuk melaksanakan Pemilihan Raya dengan mengedepankan asas-asas demokrasi” ungkap Khoir.
