Kementerian UMKM Gelar MikroDOTS di CFD, Upaya Pemerintah Fasilitasi UMK
PONTIANAK Poskota Online – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, menggelar Mikro Desk On The Street (MikroDOTS), acara yang mewadahi UMKM dalam mengakses fasilitas lembaga pembiayaan, pelayanan perizinan, sertifikasi hingga legalisasi usaha. Kegiatan yang melibatkan UMKM se-Kalbar ini digelar di area Car Free Day (CFD) Jalan Ahmad Yani. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, serta perangkat daerah terkait hadir langsung memberi pendampingan. Sejumlah UMKM bahkan langsung mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di lokasi acara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menerangkan, acara MikroDOTS ini dirancang untuk mempertemukan para pelaku UMKM dengan lembaga pembiayaan, penyedia layanan perizinan, sertifikasi, hingga legalisasi usaha. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan pelatihan digital serta melibatkan penyandang disabilitas agar seluruh kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat yang sama.
“Kita tidak ingin tercipta kesan bahwa UMKM berjalan sendiri dan pemerintah berjalan sendiri. Dengan pola seperti ini, semuanya menjadi cair. Pemerintah adalah bagian dari proses tumbuh kembangnya UMKM,” ujarnya usai mengikuti Jalan Sehat yang menjadi rangkaian MikroDOTS, Minggu (23/11/2025).
Maman memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalbar dan Pemkot Pontianak atas dukungan penuh dalam penyelenggaraan program yang disebutnya sebagai langkah konkret membangun semangat inklusif di daerah.
“Tanpa dukungan Pak Wali Kota dan Pak Gubernur, acara ini tidak mungkin terlaksana. Pemerintah pusat, provinsi, dan kota harus berjalan bersama dalam menumbuhkan UMKM,” sebutnya.
Senada, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan Pemkot Pontianak akan terus memberi ruang lebih luas bagi UMKM melalui sinergi program bersama pemerintah pusat. Ia bilang, pada 2026 sejumlah program pemberdayaan UMKM telah disiapkan.
“Program pemerintah untuk UMKM di tahun 2026 cukup banyak. Kita terus memberikan pelatihan, pemberdayaan, dan dukungan pemasaran. Selain itu, kita juga bersinergi untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi para pelaku UMKM di Kota Pontianak,” terangnya.
Ia menekankan bahwa persoalan ruang usaha masih menjadi tantangan yang kerap dihadapi, khususnya bagi pedagang kaki lima (PKL).
“Masalah utama yang sering muncul adalah soal tempat. UMKM, terutama para PKL, kadang menggunakan ruang publik atau fasilitas umum. Karena itu, kita harus terus bersinergi agar kota tetap rapi dan tertib serta UMKM terus berjalan,” jelasnya.
Edi menambahkan bahwa pihaknya membuka kemungkinan pemanfaatan ruang-ruang yang bisa digunakan secara legal dan tertata untuk menunjang kegiatan UMKM di kota tersebut.
“Kita ingin bekerja sama memanfaatkan ruang-ruang yang memang bisa digunakan untuk kegiatan UMKM seperti di kawasan Pasar Tengah,” tutupnya.
