Brebes, Poskota.online — Penetapan Cahrudin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Brebes periode 2025–2030 memicu polemik di internal partai. Sejumlah kader menilai keputusan tersebut mengabaikan mekanisme penjaringan dan aspirasi struktur di tingkat bawah.
Indra Kusuma, yang disebut memperoleh dukungan dari seluruh pengurus anak cabang (PAC), justru tidak masuk dalam rekomendasi akhir. Sebaliknya, nama Cahrudin muncul sebagai ketua meski tidak pernah diusulkan secara resmi oleh PAC maupun DPC Brebes.
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP itu memicu kekecewaan kader. Mereka menilai proses penjaringan hanya bersifat formalitas karena keputusan politik ditentukan sepenuhnya oleh pusat.
“Penetapan Cahrudin seperti sulapan. Namanya tidak pernah muncul dalam usulan resmi PAC maupun DPC,” kata Kismanto, kader PDIP Brebes, Selasa.
Menurut Kismanto, dukungan dari 17 PAC kepada Indra Kusuma seharusnya menjadi pertimbangan utama. Namun aspirasi tersebut dinilai diabaikan.
“Kalau suara PAC tidak dihargai, bagaimana publik bisa percaya pada komitmen partai terhadap demokrasi internal,” ujarnya.
Ia menilai keputusan tersebut berpotensi mengganggu soliditas partai. Kader di tingkat bawah, kata dia, bisa menjadi apatis dan kehilangan semangat konsolidasi.
“Dampaknya bisa langsung terasa pada perolehan suara PDIP di Brebes,” katanya.
Penunjukan Cahrudin juga menimbulkan tanda tanya terkait rekam jejak politiknya. Pada Pilkada Brebes 2024, Cahrudin disebut berada di barisan pendukung kotak kosong, bukan mendukung pasangan calon yang diusung PDIP.
“Bagaimana mungkin kader yang pernah berseberangan dengan rekomendasi partai justru ditunjuk memimpin DPC,” kata Kismanto.
Meski dikenal sebagai politisi senior dengan pengalaman panjang di DPRD Brebes, legitimasi kepemimpinan Cahrudin tetap dipersoalkan oleh sebagian kader.
Kismanto juga mempertanyakan dasar hukum penetapan Cahrudin yang tertuang dalam surat keputusan DPP PDIP bernomor 13.31/KPTS/DPP/XII/2025.
“Wibawa partai dipertaruhkan ketika kader yang pernah melawan garis partai justru diberi mandat,” ujarnya.
Sementara itu, Indra Kusuma menyatakan menerima keputusan tersebut dengan sikap legawa. Ia mengatakan tantangan partai ke depan semakin berat di tengah dinamika politik nasional yang kompetitif.
“Ke depan tugas partai tidak ringan, dan itu akan sangat berpengaruh sampai ke daerah,” kata Indra.
