SERANG, poskota.online – Puluhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Provinsi Banten dan Kabupaten Kota se-Provinsi Banten memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) LPM ke-25 dengan melakukan tasyakuran dilanjutkan dengan rapat kerja di sekretariat LPM Provinsi Banten di Jl Jenderal Sudirman, Kota Serang, Jumat siang (01/08).
Dalam acara ini, Ketua DPD LPM Provinsi Banten mengusulkan adanya terbitnya Peraturan Gubernur tentang LPM atau merevisi Perda Provinsi Banten no 3 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengakomodir keberadaan LPM secara berjenjang.
“Kami berharap ada Perda dan Pergub yang mengatur keberadaan LPM sebagai lembaga di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Hal ini bertujuan agar para pengurus dan penggiat LPM sesuai dengan tingkatannya bisa lebih leluasa dalam berkarya sebagaimana peran dan fungsinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karena selama ini yang diatur hanya LPM desa dan kelurahan,” ujar Ketua DPD LPM Banten Abdulrahim Odeh di acara Tasyakuran LPM ke-25 di sekretariat Jl Jenderal Sudirman, Kota Serang, Jumat siang (01/08).
Odeh juga mengungkapkan rasa terimakasih dan apresiasinya terhadap kedatangan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Plt Kadis DPMD) Provinsi Banten Raden Barly Rizki Natakusumah, yang datang mewakili Gubernur Banten Andra Soni. Ia berharap sinergisitas dan koordinasi LPM dan Pemprov Banteny semakin kuat.
“Kami ucapkan terimakasih atas dan mengapresiasi atas kedatangan Bapak mewakili Pak Gubernur. Mudah-mudahan ke depan, kami dari LPM lebih banyak berkoordinasi dengan Pemrov Banten dan semua pemkab dan pemkot yang ada, ” ujar Odeh yang didampingi Sekretaris H. Bahtera Yudha.
Menurut Odeh, tasyakuran LPM ke-25 tahun ini sengaja dilakukan dengan sederhana. Meskipun demikian, ia berharap agar kegiatan ini bisa menjadi momen untuk memperkuat tali silaturahmi antar pengurus kabupaten kota se-Provinsi Banten. ”Setelah acara ini, kita harus terus menjaga kekompakan baik itu tingkat provinsi ataupun kota/kabupaten Se-Banten,” kata Odeh.
Karena itu, Odeh berharap para pengurus LPM terus membangun sinergisitas dengan semua pihak. “Kita harus lebih mempererat komunikasi antar pengurus dalam mengelolah organisasi ini. Dan keluar pun kita harus lebih meningkatkan sinergisitas dengan semua pihak, ” ujarnya.
Sementara Plt Kadis DPMD Pemerintah Provinsi Banten Raden Berly Rizki Natakusuma juga mengapresiasi jajaran LPM yang telah menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan berbagai program terutama dalam pemerintahan tingkat desa. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan LPM, Mudah-mudahan ke depan, kita bisa berkolaborasi dengan baik, ” ujar Berly.
Berly juga berjanji akan melibatkan para pengurus LPM dalam program kerja di DPMD ke depan. “Nanti, kami akan melibatkan pengurus LPM di kegiatan, ” ujarnya yang didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Hj. Kustantina.
Menanggapi adanya usulan revisi Perda no 3 tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimana adanya penambahan aturan tentang keberadaan LPM, Berly mengungkapkan akan menyampaikannya kepada Gubernur Banten dan kemudian berkonsultasi dengan DPRD Banten.
“Kami akan menyampaikan usulan ini ke Pak Gubernur. Apalagi pembahasan tentang peraturan daerah harus dibahas dengan pihak DPRD Banten.”
Berly juga berjanji akan mensinergikan jajaran LPM dengan DPMD di kabupaten kota sehingga bisa menyelaraskan dengan program-program yang ada.
“Saya akan mensinergikan LPM dengan DPMD kota/kabupaten se-Banten, sehingga dapat menyelaraskan program-program yang ada di DPMD dengan LPM untuk disampaikan kepada masyarakat luas,” tambahnya.
Sementara Penasehat DPD LPM Banten Lesman Bangun mengungkapkan jika LPM bisa berperan aktif di berbagai bidang dalam pembangunan di Indonesia, terutama Provinsi Banten.
Apalagi saat ini Indonesia sedang menargetkan swasembada pangan berkelanjutan menuju Indonesia emas 2045, dimana pembangunan dimulai dari desa.
Hal ini juga sesuai dengan tema HUT LPM ke-25 tahun 2025 yaitu “Berkarya Mewujudkan Swasembada Pangan Kemandirian Energi Untuk Indonesia Maju”.
Karena itu, kata Bangun, LPM bisa terlihat aktif dalam pencapaian swasembada pangan ini. “LPM bisa berperan strategis sebagai penggerak masyarakat desa dalam pembangunan.”
Bangun mencontohkan sinergi yang bisa dilakukan dengan Kementrian ESDM yang saat ini menjadi salah satu pengemban tugas lancarnya program swasembada pangan. ” Banyak program yang bisa di sinergikan sehingga LPM bisa terlihat aktif dalam pencapaian program menuju Indonesia yang swasembada pangan. ”
Menurut Bangun, LPM bisa merangkul generasi muda sebagai bentuk kaderisasi dalam kelembagaan ini. “Karena generasi muda inilah yang akan menjadi penggerak organisasi dan pelaksana program-program yang sesuai dengan program pemerintah di lapangan. Hal ini sangat berguna untuk kemajuan LPM ke depan,” katanya.
