Semarang, Poskota.online – Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menekankan pentingnya kewaspadaan dalam menghadapi Pilkada 2024, khususnya di daerah dengan calon tunggal seperti Banyumas dan Brebes.
Nana mengingatkan bahwa meskipun tidak ada persaingan langsung, potensi konflik tetap ada karena tidak semua masyarakat sepakat dengan calon tunggal.
Hal ini, menurut Nana, perlu diwaspadai mengingat pengalaman Pilkada Kota Makassar beberapa tahun lalu, di mana calon tunggal kalah karena tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Meskipun calon tunggal, kita harus tetap waspada. Masyarakat tidak semuanya setuju dengan calon tunggal, seperti yang terjadi di Pilkada Makassar beberapa tahun lalu,” ujar Nana saat melantik Pj Bupati Banyumas dan Brebes di Wisma Perdamaian, Kota Semarang, Kamis (19/8).
Nana menekankan pentingnya antisipasi dini untuk mencegah konflik dan berharap pelaksanaan Pilkada 2024 di daerah dengan calon tunggal bisa berjalan damai dan lancar, seperti Pilpres dan Pileg 2024.
“Saya minta para Pj Bupati merangkul semua partai untuk mengkampanyekan Pilkada damai. Kita akan pantau ketat tiga daerah yang menggelar Pilkada dengan calon tunggal, yaitu Sukoharjo, Banyumas, dan Brebes, untuk meminimalisir potensi konflik,” tegasnya.
Pj Gubernur meminta aparat keamanan dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan antisipasi dini untuk mencegah konflik. Ia juga berharap pelaksanaan Pilkada 2024 di daerah dengan calon tunggal bisa berjalan damai dan lancar, seperti Pilpres dan Pileg 2024.
Sementara itu, Sekda Brebes, Djoko Gunawan, yang dilantik sebagai Pj Bupati Brebes menggantikan Iwanuddin Iskandar, menyatakan kesiapannya menghadapi tugas berat, salah satunya menyukseskan gelaran Pilkada serentak.
“Tugas kami adalah ikut memfasilitasi agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman dan damai,” kata Djoko. Untuk menjaga kondusifitas, Pemkab Brebes akan bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).
Djoko juga mengajak jajaran birokrasi Pemkab. Brebes untuk tetap menjaga netralitas dalam Pilkada. Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh terlibat politik praktis. “Dalam rangka menjaga Kondusifitas tentunya kita akan bersinergi dengan Forkopimda dan semua stakeholders terkait,” kata Djoko.
