Pemalang, poskota.online – Dalam rangka menjaga situasi tetap aman dan kondusif, Forkopimda Kabupaten Pemalang bersama elemen masyarakat dari berbagai unsur pemerintahan, aparat keamanan, tokoh agama, ormas, hingga LSM, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Cipta Kondusifitas bertempat di Ruang Gadri Kabupaten Pemalang, pada Minggu (31/8/25).
Hadir dalam kegiatan ini antara lain Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, S.E., M.M., Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf. Muhammad Arif S., Hub. Int., Wakil Bupati Pemalang Nurkholis, S.H., M.Si., Ketua DPRD Pemalang Drs. H. Martono, M.A., Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setya Permana, S.I.K., S.H., M.M., Kajari Pemalang Muib, S.H., M.Li., serta sejumlah tokoh ormas, LSM, dan tokoh agama di Pemalang.
Dalam Rakor tersebut Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD sepakat membuka ruang audiensi bagi masyarakat agar aspirasi dapat tersampaikan dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya pencegahan aksi unjuk rasa yang berpotensi memicu kerusuhan.
“Kita sepakat untuk mengedepankan langkah dialog, melakukan patroli besar, dan melibatkan kepala desa dalam menjaga objek vital jika sewaktu-waktu ada aksi massa,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara Kapolres Pemalang, AKBP Rendy Setya Permana, menyampaikan bahwa kondisi keamanan Pemalang relatif kondusif, namun tetap perlu diantisipasi.
“Keamanan bukan hanya tanggung jawab Forkopimda, tetapi semua elemen masyarakat. Mulai malam ini, Polres Pemalang akan meningkatkan patroli malam sekaligus mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi ajakan aksi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0711/Pemalang, Letkol Inf. Muhammad Arif S., Hub. Int., juga menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat wajib berperan menjaga stabilitas daerah.
“Stabilitas keamanan Pemalang masih terkendali. Namun semua pihak, dari atas hingga bawah, harus terlibat aktif. Penjagaan kantor perlu ditingkatkan, kendaraan dinas diamankan, dan yang terpenting adalah satu persepsi menjaga kondusifitas,” ungkapnya.
Dandim juga menyampaikan bahwa aksi demo yang sebelumnya direncanakan oleh beberapa ormas telah resmi dibatalkan, termasuk rencana aksi tanggal 1 September. Namun, ia mengingatkan adanya potensi aksi pada 4 September mendatang sehingga perlu antisipasi bersama.
Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang, Muib, S.H., M.Li., menekankan agar penyampaian aspirasi dilakukan melalui mekanisme yang sehat.
“Penyampaian aspirasi secara terbuka rawan ditunggangi kepentingan tertentu. Kami mendorong agar aspirasi disampaikan melalui audiensi resmi atau surat, bukan aksi jalanan,” ujarnya.
Sejumlah ormas dan tokoh masyarakat yang hadir, seperti NU, Muhammadiyah, FKUB, GRIB Jaya, PSHT, hingga PMII Pemalang, menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah pemerintah menjaga keamanan daerah. Bahkan sebagian ormas telah menginstruksikan anggotanya agar tidak mengikuti aksi unjuk rasa.
“Kami berharap suasana Pemalang tetap aman. Mari kita cegah bersama agar tidak ada aksi yang bisa menjadi pemantik kerusuhan,” tutur salah satu perwakilan ormas.
Dari rakor tersebut, seluruh peserta sepakat bahwa kondusifitas Kabupaten Pemalang adalah tanggung jawab bersama. Forkopimda bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan ormas akan terus menjalin komunikasi intensif serta membuka ruang dialog agar tidak ada aksi massa yang berpotensi menimbulkan instabilitas.
