Banjarnegara – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Banjarnegara resmi melantik Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Muhammadiyah Banjarnegara dalam rangkaian Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) yang digelar di Gedung Pusdamu, Minggu (21/9/2025). Acara berlangsung di selatan Alun-Alun Banjarnegara dan dihadiri pengurus PDM, pimpinan cabang dan ranting, IPM, serta organisasi otonom Muhammadiyah.
Pelantikan diawali pembacaan surat keputusan oleh Wakil Ketua PDM Wasis Winarso, diikuti pengambilan sumpah janji yang dipimpin Ketua PDM Drs. H. Sobri, serta penyerahan SK kepada Ketua LBH AP, Yusuf Agung Prabowo, SH., M.Si.
Dalam sambutannya, Ketua PDM Banjarnegara, Drs. H. Sobri, menegaskan pembentukan LBH AP merupakan wujud komitmen Muhammadiyah dalam membantu masyarakat, khususnya warga kurang mampu, menyelesaikan permasalahan hukum. “Komitmen PDM adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang—pendidikan, dakwah, sosial—dan kini juga bantuan hukum serta advokasi publik untuk memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sobri berharap LBH AP dapat menjadi lembaga nirlaba yang bermanfaat, terutama dalam penyelesaian kasus secara restorative justice dan perlindungan aset-aset kemuhammadiyahan agar terhindar dari permasalahan hukum.
Ketua LBH AP Banjarnegara, Yusuf Agung Prabowo, SH., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan audit terhadap tanah-tanah wakaf Muhammadiyah. “Kami berkomitmen berperan aktif dalam pembangunan hukum di Kabupaten Banjarnegara. Dengan personel dan advokat yang kami miliki, LBH AP siap membantu masyarakat memperoleh keadilan,” tuturnya.
Sementara itu, Win Purwosetiono, salah satu pimpinan PDM Banjarnegara, memberikan motivasi agar LBH AP Muhammadiyah memaknai tugasnya sebagai ladang ibadah dan dakwah amar ma’ruf. “Di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, LBH AP harus berani, tegas, dan mampu memberikan edukasi serta advokasi hukum untuk membangun kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Win juga mendorong LBH AP untuk proaktif menjalin komunikasi dengan pihak eksekutif, legislatif, serta penegak hukum—kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan—agar pelaksanaan tugas dapat berjalan efektif. Setelah pelantikan, acara dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara untuk membahas program kerja masa kepengurusan periode 2022–2027.
Penulis: Bas
