PONTIANAK Poskota Online– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. Melalui sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah berupaya mengejar target cakupan kepesertaan yang signifikan pada tahun mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, saat menerima Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Regional Se- Kalimantan Ady Hendratta beserta jajaran, bertempat di Ruang Kerja Gubernur, pada Rabu (24/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan koordinasi tersebut, Gubernur juga menyenangkan bahwa angka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat saat ini berada di level 37%. Namun, sesuai dengan mandat Peraturan Daerah (Perda), pemerintah menargetkan lonjakan cakupan hingga 61% pada tahun depan.
“Tentu dukungan ini dinilai menjadi kunci utama dalam mencapai target tersebut melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah provinsi,” kata Gubernur Ria Norsan.
Salah satu bentuk dukungan nyata dari Pemerintah Daerah adalah pengawasan ketat terhadap proyek-proyek jasa konstruksi.
“Hal ini sejalan dengan arahan pusat untuk memastikan setiap pekerja proyek terlindungi dari risiko kerja,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Kepala Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Regional Se- Kalimantan Ady Hendratta memaparkan target ambisius untuk meningkatkan angka Universal Health Coverage (UHC) di wilayah tersebut.
Berdasarkan data saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalimantan Barat baru mencapai 37%. Namun, selaras dengan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan, target tersebut diproyeksikan melonjak drastis pada tahun depan.
“Kami menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa saat ini cakupan kita di angka 37%. Untuk tahun depan, sesuai Perda, kami menargetkan kenaikan hingga 61%,” ujar Ady
Selain membahas target umum, pertemuan tersebut juga menyoroti perlindungan bagi pekerja di sektor jasa konstruksi. Sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), seluruh proyek pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota wajib terdaftar dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, adanya instruksi formal agar pemerintah daerah memastikan seluruh proyek konstruksi mematuhi aturan perlindungan tenaga kerja.
“Dan kita berterima kasih sekali kepada Bapak Gubernur Kalimantan Barat berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan tersebut ke seluruh jajaran pemerintah di tingkat kabupaten dan kota,” tandasnya.
Pihak BPJS Ketenagakerjaan berharap dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi, perlindungan bagi pekerja formal maupun informal di Kalimantan Barat dapat terealisasi secara menyeluruh dan merata.
