PONTIANAK Poskota Online– Sebagai bentuk dukungan terhadap keterbukaan informasi pemerintahan dan capaian-capaian pembangunan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., mengapresiasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar atas penyampaian Berita Resmi Statistik (BRS) secara virtual di Ruang Data Analisis, Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (1/8/2025).
Kepala BPS Provinsi Kalbar, Muh Saichudin, S.Si., M.Si., menyampaikan bahwa inflasi tahunan (yoy) Provinsi Kalbar pada Juli 2025 sebesar 2,14 persen, sementara inflasi bulanan (mtm) tercatat sebesar 0,47 persen.
“Inflasi tahunan didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, dengan andil sebesar 1,39 persen. Komoditas utama penyumbangnya antara lain minyak goreng, bawang merah, ikan kembung, ikan tongkol, udang basah, dan ikan baung. Adapun untuk inflasi bulanan, lanjutnya, komoditas utama yang memengaruhi adalah beras, bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan tomat,” jelasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia juga menuturkan bahwa perekonomian Kalimantan Barat pada pertengahan tahun 2025 menunjukkan dinamika yang beragam. Beberapa sektor mengalami penguatan, sementara sektor lainnya menghadapi tantangan.
“Inflasi pada bulan Juli terkendali, didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan serta biaya pendidikan, seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru. Kesejahteraan petani, yang diukur melalui Nilai Tukar Petani (NTP), menunjukkan perbaikan, terutama di subsektor tanaman pangan,” ujarnya.
Dari sisi pariwisata, menurutnya, terjadi kebangkitan yang cukup kuat, tercermin dari lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara secara tahunan serta tingkat hunian kamar hotel yang meningkat.
“Namun di sisi lain, kinerja ekspor, meskipun relatif stabil secara bulanan, menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menandakan adanya tantangan di pasar global,” tutupnya.
Di tempat yang sama Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar menekankan pentingnya data riil dalam menunjang program – program pembangunan daerah.
“Pembangunan saat ini sangat menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan,” ujar Sekda.
Ia meyakini bahwa kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah mencerminkan kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat, serta dikelola berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“RPJPD dan RPJMD yang telah disusun menjadi prioritas pemerintah daerah. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena perencanaan pembangunan tidak hanya berfokus pada apa yang akan kita lakukan, tetapi lebih pada arah yang ingin kita capai,” lanjut Harisson.
Ia juga menegaskan bahwa BPS sebagai lembaga penyedia data dasar harus terus menjaga independensi dan kredibilitasnya, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional ASEAN hingga pengakuan global.
“Data yang dihasilkan BPS merupakan potret kondisi riil di masyarakat. Sangat penting bagi kita untuk memahami angka-angka yang dirilis BPS sebagai dasar intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Harisson menambahkan bahwa capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dapat terlihat jelas melalui data yang disampaikan oleh BPS dan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan strategis ke depan.
“Saya minta kepada seluruh kepala dinas dan jajarannya untuk benar-benar memperhatikan serta memahami data yang dirilis oleh BPS,” tutupnya.
