Brebes, Poskota.online – Wahyudin Noor Aly, anggota DPR RI yang mewakili Dapil IX Jawa Tengah (meliputi Brebes, Tegal, dan Kota Tegal), memberikan tanggapannya terkait demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8) lalu.
Aksi yang digelar massa tersebut menyuarakan tuntutan pembubaran DPR, yang didorong oleh kabar rencana kenaikan gaji dan tunjangan para anggota dewan di saat kondisi ekonomi masyarakat dinilai masih sulit.
Merespons hal itu, politikus Fraksi PAN yang akrab disapa Goyud ini mengeluarkan pernyataan tertulis pada Jumat (29/8) untuk memberikan penjelasan isu yang telah beredar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengajak masyarakat untuk memahami konteks sesungguhnya dari pembahasan dalam Sidang Paripurna Kemerdekaan.
“Faktanya, dalam pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna Kemerdekaan, Presiden menyampaikan dua poin krusial yang justru mendapatkan apresiasi luar biasa dari seluruh anggota DPR RI dan DPD RI,” jelas Goyud.
Ia memaparkan bahwa dua poin penting tersebut antara lain:
1. Komitmen Kepala Negara untuk melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah Komisaris di BUMN dari sebelumnya sembilan orang menjadi hanya lima orang, sekaligus menghapus sistem Tantiem untuk posisi tersebut yang nilainya disebut mencapai Rp 40 miliar per tahun. Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi sejumlah BUMN.
2. Pernyataan Presiden yang tanpa keraguan untuk membrantas aktivitas penambangan ilegal (illegal mining) yang telah menyebabkan kerugian negara mendekati angka Rp 1.000 triliun. Presiden menegaskan komitmennya untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.
“Dua kebijakan strategis dalam rangka penyelamatan keuangan negara inilah yang memantik apresiasi tinggi berupa standing applause dari para anggota parlemen,” tegasnya.
Goyud mengungkapkan kekecewaannya terhadap berita yang beredar pada hari berikutnya yang dianggapnya tidak mengangkat substansi tersebut.
“Sayangnya, berita yang berkembang justru mengaburkan dua isu strategis tadi dan lebih menonjolkan narasi yang tidak tepat, seolah anggota dewan bersorak karena kenaikan gaji. Ini yang harus diluruskan,” terangnya.
Mengenai video beberapa anggota dewan yang terlihat menari, Goyud memberikan konteks yang berbeda. Ia menegaskan bahwa kegiatan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan isu remunerasi.
“Saat itu, acara kenegaraan telah usai dan diperdengarkan lagu-lagu nasional serta Nusantara. Beberapa rekan menari sebagai bentuk euforia kemerdekaan dan apresiasi terhadap budaya, bukan sebuah perayaan seperti yang disangkakan,” paparnya.
Lebih jauh, Goyud secara tegas membantah kabar tentang kenaikan gaji anggota DPR. “Mengenai isu kenaikan gaji, itu tidak benar adanya. Sejak dilantik pada 1 Oktober 2024 hingga detik ini, tidak pernah ada penyesuaian gaji. Besaran yang saya terima masih tetap sama seperti awal masa jabatan,” tandasnya.
