Jakarta — Ribuan pengungsi dari kabupaten terdampak konflik di Papua Tengah membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Hal itu disampaikan oleh Panitia Khusus Kemanusiaan DPR Papua Tengah dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, saat menyerahkan Laporan Kinerja 2025.
Ketua Pansus, Yohannes Kemong, menegaskan bahwa para pengungsi tidak mendapatkan layanan memadai dari pemerintah kabupaten, termasuk ketiadaan hunian sementara di daerah konflik. Akibatnya, warga memilih mengungsi ke Timika dan Nabire.
Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Pansus merekomendasikan percepatan pemulangan pengungsi paling lambat Desember 2025 dengan jaminan keamanan. Pansus juga mendesak pengembalian fasilitas umum yang saat ini ditempati pasukan non-organik kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Poin lain yang ditekankan adalah perlunya penanganan trauma bagi anak-anak dan warga yang hidup dalam tekanan konflik berbulan-bulan.
Yorrys Raweyai menyambut laporan tersebut dan memastikan DPD RI akan mengundang Menkopolhukam, Panglima TNI, Kapolri, serta pimpinan daerah Papua Tengah untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan.
